Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negri

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

95 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350.993 MAD p

Ilmu Negara

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

163 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 BAS i

Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara

Kehadiran buku ini dimaksudkan juga untuk menunjang khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu administrasi negara khususnya ilmu kebijaksanaan negara di negara kita.

Pengantar Hukum Indonesia

Buku ini berisi materi Hukum Administrasi Negara (HAN) yang disesuaikan dengan satuan acara perkuliahan sebagai perwujudan garis besar pengajaran mata kuliah HAN yang merupakan mata kuliah wajib di setiap fakultas hukum. Materi yang disajikan dalam buku i

Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia

Edisi

Cet. ke-9

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 220 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 UTR - 342.06 UTR p

Digitalisasi Jadwal Rapat Tender Menggunakan Google Calendar Sebagai Sistem P…

Digitalisasi jadwal rapat tender merupakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan menggunakan Google Calendar sebagai sistem pengingat, solusi ini dirancang untuk mengatasi ketidakhadiran pelaku pengadaan dalam rapat penting. Google Calendar memungkinkan penjadwalan digital yang mudah diakses oleh semua pihak ya…

TALAKGIAT (Tatalaksana Kegiatan) Ketua DPR RI

Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Pejabat Eselon IV. Moh. Kudori mengambil judul mengenai TALAKGIAT (Talaksana Kegiatan) Ketua DPR RI.

KO PA PA = Koordinasi Proses Percepatan Administrasi Pemberhentian dan Pengan…

Upaya untuk mempercepat proses administrasi Pengangkatan Antar Waktu (PAW) kepada stakeholders yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terutama Pasal 13 Ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum dan Tata Tertib Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Dengan adanya proy…

Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung (Si Pedang)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

"SIMAK Kunker" Sistem Matriks Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI

Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi V DPR RI. Kunarto mengambil judul mengenai aplikasi "SIMAK Kunker"…

Manajemen pelayanan publik

Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berorientasi pada masyarakat. Pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Jika konektivitas dan partisipatif sudah terbangun secara sistemati…

Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)

Suasana pemerintahan di negeri ini mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, dalam administrasi negara juga banyak terdapat perubahan. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam sistem administrasi negara tersebut, bacalah buku ini. Buku ini mengupas sistem administrasi negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara ini hingg…

Hukum administrasi negara

Hukum administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah dan sekali gus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah.

Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Ind…

Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang memadai (atau bisa dikatakan komprehensif) mengenai dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan juga perkembangan Hukum Administrasi Negara kontemporer di Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Akademisi dan Praktisi Hukum maupun Mahasiswa Hukum karena bahasa yang digunakan cenderung membumi dan disertai dengan contoh yang memadai.

Pengantar Manajemen Sektor Publik

Manajemen sesungguhnya ada dalam setiap proses produksi, baik di organisasi publik maupun organisasi privat bisnis, dan organisasi nonprofit atau organisasi sosial. Tidak diragukan lagi bahwa semua organisasi memerlukan manajemen, termasuk organisasi pemerintah atau juga disebut organisasi publik. Karenanya, manajemen terhadap sektor publik penting untuk dipelajari. Terdapat tiga alasan pokok …

Metode penelitian administrasi publik

Buku ini disajikan sebagai rujukan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya masalah-masalah publik yang bersifat tidak menguntungkan. Terdiri dari 16 bab yang membahas tentang paradigma penelitian dan administrasi publik; metode penelitian administrasi publik;jenis-jenis penelitian;unsur-unsur pene…

Filosofi pelayanan publik : buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradig…

Pada hakikatnya, kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kewajibannya (state obligation). Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektifnya fungsi negara. Oleh karenanya, filosofi pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik. Buku "Filosofi Pelayanan Publik" memberikan penjelas…

Hukum administrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance)

buku ini mengkaji sistem pemerintahan, jabatan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsep dan karakteristik tata kepemerintahan yang baik (good governance), konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan, wewenang pemerintahan, maladministrasi, sarana hukum pemerintahan, dan perwujudan good governance melalui penerapan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Buku ini dimaksudkan untuk m…

Pelayanan publik dan e-government : sebuah teori dan konsep

Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…

Pengantar hukum administrasi negara

Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi, yaitu pertama dari segi kepentingan antara rakyat dan kedua dari segi penguasa negara. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirlah asas negara hukum. Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau k…