Keadilan sebagai landasan bagi Etika Administrasi pemerintahan dalam negara I…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-499-161-9

Deskripsi Fisik

163 Hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 THE k

Administrasi Pemerintahan Prancis

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

111 hlm, 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350.944 SAR

Bunga rampai pemerintahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8980-12-3

Deskripsi Fisik

viii, 140 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 HAM b

Jaring-jaring Pemerintahan Jilid II

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

214 Hal. 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 IVE j

Kabinet dan Departemen di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 177 Hal. 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 KAN k

Sistem Hukum administrasi negara Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-850-4

Deskripsi Fisik

xii, 156 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 MUS s

Ilmu perbandingan Pemerintahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 NAS i

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 292 Hal. 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 PAM k

Administrasi negara perbandingan 3

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-546-7

Deskripsi Fisik

viii, 114 Hal ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 SUK a

Hukum dan ketahanan Nasional

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

211 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.014 SUM h - 355 SUM h

Digitalisasi Dokumen Pertanggungjawaban Reses Anggota pada Bagian Perbendahar…

Pada tahap rancangan ini, penulis merumuskan permasalahan yang ada di unit kerja Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Saat ini peserta bekerja di unit Perbendaharaan Belanja Dewan sebagai Verifikator Data Laporan Keuangan. Salah satu tugas dari Verifikator Data Laporan Keuangan yaitu Verifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan Anggota DPD RI (Reses). Doku…

Pengembangan Aplikasi SIPENJAGARB untuk Menu Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…

Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan tahun 2020 di lingkung…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v,198 hlm. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.83 STA

Laporan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur administrasi pem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

63 hlm. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.83 LAP

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) tahun 2018 di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii ; 26 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.83 STA

Good Governance (Kepemerintahan yang baik)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-538-229-2

Deskripsi Fisik

x, 210 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, san Strateginya

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-526-492-3

Deskripsi Fisik

x, 195 Hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia = Introduction to the Indonesian Admin…

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masy…

Hukum administrasi pemerintahan daerah: sejarah, asas, kewenangan, dan pengaw…

Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…

Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SO…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

60 hal. :ilus.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 PED