Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1983-1984 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1989-1990 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Buku ini berisi Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1986-1987 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Pernyataan pemerintah pada RAPBN tahun 1984-1985 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyususnan APBN, maka perkiraan proyeksi asumsi dasar ekonomi harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh karena itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang.
Buku ini menyajikan capaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi makro khususnya asumsi Makro dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan berbagai asumsi makro baik dalam APBN serta realisasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu disajikan juga bagaimana Perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran
Pembahasan buku ini dibagi kedalam delapan Bab. Bab pertama pendahuluan. Bab kedua membahas tentang akar sejarah pengelolaan APBN di Indonesia. Bab ketiga membahas tentang konsepsi-konsepsi dasar APBN. Bab keempat mengetengahkan tentang peran kelembagaan yaitu Pemerintah, DPR,DPD dan BPK. Bab kelima mengetengahkan tentang peran APBN yang semakin penting dan hubungannya terhadap pemerintah daera…
Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2000 yang dibuat oleh pemerintah RI
Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2011, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,4 persen dan 6,5 persen...untuk lebih mendalam isi materi ini mari kita baca...
Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 yang diterbitkan oleh pemerintah RI
Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1971/1972 rapat ke 6 s/d 13 dengan acara pembicaraan pidato Presiden RI/keterangan Pemerintah tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1972/1973. Laporan dan pengesahan peraturan tata tertib. pembentukan dan pengesahan badan IIPO (Indonesian Inter Parliamentary Organization). Dan laporan panitia chusus MII dan pengambila…
Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1970/1971 rapat ke 21 s/d 28 membicarakan tentang amanat presiden RI sebagai pengantar nota keuangan dan RAPBN tahun 1970/1971.
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1990/1991 rapat ke 22 membahas tentang pembicaraan tingkat II / pemandangan umum para anggota atas RUU tentang APBN 1991/1992 dan nota keuangan.
Risalah rapat DPR RI masa persidangan III tahun 1987/1988 rapat ke-21 membahas tentang pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas ruu tentang APBN tahun anggaran 1988/1989
Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini…
Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4794 merupakan undang-undang yang dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang …