Penerbitan buku ini disusun secara kronologis dan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar. Pertama ialah bagian umum yang memuat peraturan serta putusan-putusan Menteri Perburuhan, tentang perkembangan organisasi Kementerian Perburuhan. Bagian kedua memuat Undang-Undang, peraturan-peraturan, putusan-putusan, serta pengumumna-pengumuman Menteri Perburuhan mengenai persoalan-persoalan buruh di Indon…
Buku ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rasional yang ditujukan kepada anggota-anggota Komisi Angket yang harus dikirimkan oleh Kantor Organisasi Buruh Internasional ke Rusia. Kuesioner ini telah dikembangkan dan telah ditulis ulang sehingga informasi yang dimuat dalam buku ini telah disatukan dan setiap babnya telah diformulasikan sehingga lebih enak untuk dibaca dan dipubli…
Salah satu potret nyata dari keberpihakan dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarkan gaji,pemerkosaan,peniadaan hak cuti libur hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian k…
Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2013 di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur,Jawa Timur,dan Sumatera Utara. Undang-undang ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas berbagai gugatan berbagai pihak. Paling tidak ada sebanyak 10 gugatan dan telah mendapatkan amar putuan MK yang sebagian besar dikabulkan dan membatalkan pasal-…
Buku ini mempunyai beberapa titik berat: pertama, melihat politik perburuhan dalam sektor yang berbeda-beda dengan tujuan agar kita bisa memahami bagaimana politik perburuhan,politik nasionalisme dan regionalisme memenagurhi buruh yang bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Kedua, berusaha melihat buruh yang tidak tergabung dalam organisasi perburuhan, atau yang tidak termasuk sektor vital dalam…
Gerakan butuh kini tidak hanya terpaku pada masalah-masalah di pabrik saja,tetapi telah membawa kontibusi penting bagi masyarakat luas. Fakta-fakta tersebut mengantar buku ini untuk menggali secara lebih mendalam peran gerakan buruh di alam kebebasan berserikat. Apa yang seharusnya menjadi prioritas gerakan?Adakah strategi dan emtode baru berorganisasi bagi gerakan buruh?Bagaimana kerja gerakan…
Special issue: Woman's labour force participation gendered patterns and trends.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 598. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan tentang perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan.
International Labour Review Volume 150 berisi artikel-artikel ilmiah tentang isu-isu perburuhan yang sangat penting. Antara lain: Trade liberalization, employment and inequality in India and South Africa oleh D. Kucera and L. Roncolato; The administration and financing of paid sick leave oleh A. Schliwen, A. Earle, J. Hayes and S.J. Heymann; Public pensions'sustainability abd population ageing:…
International Labour review volume 149 berisi artikel-artikel mengenai isu-isu perburuhan di beberapa belahan dunia; antara lain Underpaid and overworked: A Cross-national perspective on care workers oleh Shahra Razavi and Silke Staab; The globalization of nurse migration: Policy issues and responses oleh Nicola Yeates; How care-work employement shapes earnings in Cross-national perspective ole…
International Labour Review Volume 149 berisi artikel-artikel tentang buruh berdasarkan jenis kelamin dan usia (buruh lanjut usia dan buruh muda serta keamanan pekerja). Older male labout force participation in OECD countries: Pension reform and the reserve army of labour oleh MArtin O'Brien; Employment protection legislation and job stability: A European cross-countyry analysis oleh S. Cazes …
Jurnal International Labour Review Volume 148 berisi artikel-artikel di bidang tenaga kerja dan perburuhan; antara lain: Lessons from latin America's neo-liberal experiment: An overview of labour and social policies since the 1980s oleh Lydia Fraile; From social protection to vulnerability: Argentina's neo-liberal reforms of the 1990s oleh Marta Novick, Miguel Lengyel, Marianela Sarabia; Betwee…
Jurnal International Labour Review Volume 146/2007 ini membahas topik-topik perburuhan dari aspek ekonomi, hukum dan sub topik yang menarik. Antara lain presoalan kontrak kerja, serikat buruh, distribution of earnings di negara-negara OECD, pengaruh praktik oursourcing dan offshoring bagi produktivitas di perusahaan manufaktur Amerika Serikat, dan kajian tentang pengalaman negara-negara di Amer…
Mengulas tentang buruh Indonesia, apa yang dilakukan buruh SBSI untuk mensejahterakan buruh, menegakkan hukum perburuhan. Buku ini menjadi satu cara untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional, bahwa memperjuangkan penghormatan bagi hak asasi manusia, tegaknya hukum, anti diskriminasi dan keadilan sosial bukanlah pekerjaan tanpa resiko, bukan pekerjaan tanpa air mata dan p…
Pengkajian tentang kebutuhan model pelayanan sosial pekerja migran ke luar negeri didorong oleh pemikiran bahwa jumlah warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri di satu sisi cukup signifikan dan punya dampat positif bagi pengurangan pengangguran serta pemasukan devisa dari uang yang dikirim, tetapi di satu sisi lain pekerja migran Indonesia luar negeri sering menghadapi …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1957 dalam Lembaran Negara Nomor 72. Undang-undang ini memuat perubahan yang pada Undang-undang nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan kementrian-kementrian sehingga perlu dilakukan perubahan pada kalimat Wakil Kementrian Perekonomian diubah menjadi W…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1957 dalam Lembaran Negara Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227. Undang-undang ini hanya meliputi penyelesaian perselisihan antara majikan dan serikat buruh, perselisihan antara majikan dan buruh, tidak termasuk perseorangan atau sekelompok buruh. Pokok pikiran dari undang-undang ini adalah bahwa dalam tingka…
Tiga studi kasus yang telah dilakukan oleh AKATIGA tentang relasi buruh majikan di sektor informal telah membuktikan adanya permasalahan tersebut. Salah satu dari studi tersebut adalah relasi produksi subkontrak yang mewakili proses informalisasi, sedangkan dua lainnya yaitu produksi perikanan dan perkebunan rakyat mewakili kondisi sektor informal.