Buruh menggugat

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-416-731-2

Deskripsi Fisik

xiii, 188 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331 SUD b

Sejarah keberadaan organisasi buruh di Indonesia

2 buku

Apa kata mereka tentang Reformasi serikat buruh

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-963-401-6

Deskripsi Fisik

275 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331.87 OLE a

Kesenjangan Buruh Majikan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-416-274-4

Deskripsi Fisik

192 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331.89 ERM k

Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila…

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

979-421-444-2

Deskripsi Fisik

x, 198 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331.89 JUM k

Gerakan buruh Indonesia dan kebijaksanaannya

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

--

Deskripsi Fisik

196 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331.09598 SUD g

Pemogokan buruh: sebuah kajian sejarah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8120-44-2

Deskripsi Fisik

xi, 202 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331 SUL p

Hukum Perburuhan

Edisi

I

ISBN/ISSN

978-979-007-058-6

Deskripsi Fisik

xii, 392 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 SUT h

Penyelesaianperselisiahan perburuhan Industrial di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-346-8

Deskripsi Fisik

viii, 424 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.015.98 SAL p

Asas-asas hukum perburuhan

Buku ini berisi pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan dan memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan dari sudut Lingkup Laku Hukum Perburuhan maupun dari sudut pandang Paradigma Hukum Perburuhan. Selanjutnya diuraikan letak hukum perburuhan dalam Sistem Hukum Perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahasan berikutnya memuat secara gar…

Peraturan Perburuhan dan Peraturan Administrasi Perburuhan

Penerbitan buku ini disusun secara kronologis dan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar. Pertama ialah bagian umum yang memuat peraturan serta putusan-putusan Menteri Perburuhan, tentang perkembangan organisasi Kementerian Perburuhan. Bagian kedua memuat Undang-Undang, peraturan-peraturan, putusan-putusan, serta pengumumna-pengumuman Menteri Perburuhan mengenai persoalan-persoalan buruh di Indon…

Les Conditions du Travail dans la Russie des Soviets

Buku ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rasional yang ditujukan kepada anggota-anggota Komisi Angket yang harus dikirimkan oleh Kantor Organisasi Buruh Internasional ke Rusia. Kuesioner ini telah dikembangkan dan telah ditulis ulang sehingga informasi yang dimuat dalam buku ini telah disatukan dan setiap babnya telah diformulasikan sehingga lebih enak untuk dibaca dan dipubli…

Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemer…

Salah satu potret nyata dari keberpihakan dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarkan gaji,pemerkosaan,peniadaan hak cuti libur hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian k…

Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan

Hukum perbutuhan, adalah bagian dari hkum yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antar pekerja dengan pemberi kerja atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bversangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.

Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2013 di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur,Jawa Timur,dan Sumatera Utara. Undang-undang ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas berbagai gugatan berbagai pihak. Paling tidak ada sebanyak 10 gugatan dan telah mendapatkan amar putuan MK yang sebagian besar dikabulkan dan membatalkan pasal-…

Dekolonisasi buruh kota dan pembentukan bangsa

Buku ini mempunyai beberapa titik berat: pertama, melihat politik perburuhan dalam sektor yang berbeda-beda dengan tujuan agar kita bisa memahami bagaimana politik perburuhan,politik nasionalisme dan regionalisme memenagurhi buruh yang bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Kedua, berusaha melihat buruh yang tidak tergabung dalam organisasi perburuhan, atau yang tidak termasuk sektor vital dalam…

Hubungan Industrial

Edisi

-

ISBN/ISSN

979442224-X

Deskripsi Fisik

x, 180 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331 BAT h

Kebangkitan gerakan buruh: refleksi era reformasi

Gerakan butuh kini tidak hanya terpaku pada masalah-masalah di pabrik saja,tetapi telah membawa kontibusi penting bagi masyarakat luas. Fakta-fakta tersebut mengantar buku ini untuk menggali secara lebih mendalam peran gerakan buruh di alam kebebasan berserikat. Apa yang seharusnya menjadi prioritas gerakan?Adakah strategi dan emtode baru berorganisasi bagi gerakan buruh?Bagaimana kerja gerakan…

International Labour Review 2014/2 Vol. 153 June

Special issue: Woman's labour force participation gendered patterns and trends.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 598. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan tentang perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan.