Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu negara telah dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur second-track diplomacy. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen telah menjadi unsur penting yang berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional bangsa dan konstituen ya…
Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…
hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah harus di warnai dengan proses balajar untuk saling mempertanggungjawabkan tidak sekedar tindakan, tetapi juga sikap dan pola pikir, prinsip, janji langsung akibat-akibat yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung.
Ketidakpercayaan publik terhadap DPR, pada akhirnya menimbulkan suburnya gerakan ekstraparlementer karena rakyat beranggapan bahwa para wakilnya yang duduk di DPR tidak mampu menerukan aspirasi mereka padahal DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah.
Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari diskusi Dialektika Demokrasi yang dilakukan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Dengan sejumlah narasumber dan tema diskusi yang variatif dan tentunya narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas tentang dinamika sosial politik di tanah air.
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.
Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.
Buku Potensi Karya Jurnalistik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menyajikan dokumentasi visual kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama masa jabatan 2019–2024. Disusun dalam bentuk karya jurnalistik berbasis fotografi, buku ini merekam berbagai aktivitas kedewanan, mulai dari kegiatan legislasi, pengawasan, dan penganggaran, hingga agenda seremonial, kunj…
Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Ruah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (seanjutnya disebut RJA DPR RI) Kalibata bertujuan: mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI Kalibata yang …
BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…
Kunjungan Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia adalah untuk melakukan pertemuan dengan Parlemen Kroasia untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua parlemen dan juga menindaklanjuti prospek dan potensi kerja sama hubungan kedua negara, termasuk dalam bidang-bidang yang mendapatkan perhatian kedua negara yaitu peningkatan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan.
pada praktiknya penyusunan LAKIP mengalami kendala dalam pendataaan target dan hasil kinerja. teruama saat terjadi mutasi pejabat dan pegawai yang berwenang dalam menyusun indikator konerja di unit kerja yang bersangkutan. unit kerja mengalami kesulitan dalam menerjemahkan target kinerja yang telah disusun. bedasarkan hal tersebut maka perlu disusun kamus indikator yang berfungsi sebagai penje…
Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…
Sejak tahun 2000, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) telah melakukan fasilitasi terhadap DPR RI di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, melalui bantuan teknis terhadap anggota, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui bantuan teknis tersebut beberapa buku panduan dan buku kompilasi telah diterbitkan. Salah satunya adalah bu…
Perubahan terkait jadwal pelaksanaan pada beberapa tahapan kegiatan aktualisasi yang dijelaskan lebih rinci pada Tabel Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi di Bab V. Metode reviu video sosialisasi pada rancangan dilaksanakan melalui Google Formulir kemudian link formulir disebarkan di grup Whatsapp Inspektorat Utama, namun pada pelaksanaanya dilakukan secara offline yaitu pertemuan tatap muka den…