Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pada Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi merasa perlu dilakukan peningkatan…
RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode omnibus law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan Undang-Undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dalam menyikapi omnibus law cipta kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa omnibus law hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang…
Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…
DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…
buku ini merupakan himpunan peraturan DPR ri yang isinya mengenai berbagai keputusan DPR sementara dan peraturan presiden dari tahun 1945 hingga 1971
Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persidangan dan Rapat DP…
Buku selayang pandang gedung MPR/DPR RI membahas tentang sejarah, site plan gedung DPR RI (Gedung Nusantara I sampai Nusantara V), gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, gedung balai kesehatan, Mesjid Baiturrahman.
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…
buku ini berisikan mengenai informasi mekanisme kerja dewan, fungsi dan tugas dewan, serta informasi seutar gedung DPR RI yang merupakan salah satu objek wisata dan memiliki nilai sejarah tinggi, terutama nilai sejarah perjalanan panjang kehidupan politih di Indonesia
Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.
Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019
Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Korea Selatan ke Korea Selatan antara lain: untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen, yaitu antara DPR RI dengan Parlemen Korea Selatan serta memfasilitasi beragam pending matters yang muncul dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan serta untuk memperbarui komitmen Indonesia terhadap pengua…
sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…
Penyusunan LAKIP Biro PUU Bidang Ekkuindag berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro PUU Ekkuindag tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan dukungan terhadap Dewan di bidang Legislasi tahun 2013. LAKIP Biro PUU Ekkuindag Tahun 2013 menginformasikan hasil dari pelaksanaan k…