Ditapis dengan
Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme
Buku ini mengupas alasan-alasan yang melatarbelakangi kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal. Ditinjau secara yuridis dan empiris, kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi negara dalam NKRI. Oleh karena itu perlu dirumuskan upaya yang harus dilakukan agar kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-756-470-4
- Deskripsi Fisik
- xx, 368 hal. : il. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.283 HEN n
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…
Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-41-4119-4
- Deskripsi Fisik
- xviii, 472 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.09 KAR p
Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20…
Mengamati perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi kontroversi dan penyimpangan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-076-127-8
- Deskripsi Fisik
- 424 hlm. : il. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 ROS o
Berbagai tantangan dan permasalahan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakya…
Secara teoritis kebijakan desentralisasi dapat menimbulkan dorongan positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena desentralisasi elemen masyarakat sipil mempunyai peluang besar dalam memantau tindakan pemerintah dan mendekatkan jarak komunikasi dengan kaum miskin. Namun desentralisasi juga bisa ditolak oleh masyarakat bila hanya untuk menjadi alasan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-9052-36-x
- Deskripsi Fisik
- xiii, 220 hal.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya
Buku ini berisi tentang otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemikiran perjalanan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah di Indonesia dan konsep ideal pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih bermoral, bermartabat dan inovatif serta mandiri.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-18958-6-3
- Deskripsi Fisik
- x, 174 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 BUS h
Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…
UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 32/2004
Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Persp…
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela…
- Edisi
- DISERTASI
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxiii, 362 hlm. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia)
Buku ini merupakan hasil refleksi yang memuat pesan urgensi absolutnya menghadirkan roh desentralisasi yang bersumber dari cita-cita luhur konstitusi, serta paradigma akademik yang memberikan landasan ilmiah melakukan rancang bangun otonomi daerah. Kontemplasi ini sarat dengan makna karena penulisnya seorang birokrat yang hampir sepanjang karirnya mempunyai pengalaman empirik dalam penyelenggar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-71241-0-3
- Deskripsi Fisik
- xi, 302 hlm. : il. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Kajian daerah pembentukan Kota Manokwari dan lokasi calon ib…
Buku ini berisi kajian daerah pembentukan Kota Manokwari yang merupakan kajian representatif yang mencba melukiskan dinamika dan gejolak perubahan wilayah yang bertujuan tidak lain adalah untuk memberikan gambaran kelayakan terhadap rencana pembentukan/pemekaran calon Kota Manokwari yang dikaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 89 hal. : il. ; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: Dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahu…
Buku ini berisi perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (baru) yang perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintah, maupun pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota) dan segenap jajarannya (perangkat daerah) sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan berbagai konflik, baik antara pemerintah dan daerah maupun antar daerah sendiri dan bahkan konflik di tengah-ten…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-515-6
- Deskripsi Fisik
- xviii, 508 hal. : il. ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.283 WID p
Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah
Dalam era desentralisasi fiskal, dengan keterbatasan keuangan daerah, maka peranan investasi, baik asing maupun dalam negeri memegang peranan penting, disamping perbankan di daerah amat penting. Tetapi kenyataan jumlah bank belum mendukung bagi akselerasi pembangunan. Bank-bank di daerah harus diarahkan untuk pengembangan proyek maupun perusahaan nasabahnya, bukan hanya berfungsi sebagai pember…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979 9052 19 X
- Deskripsi Fisik
- Xi, 147 hal. ; ilus. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.598 DES
Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah : Perspektif Teori Otonomi dan Desen…
Kewenangan Organ dan Lembaga daerah dalam sistem pemerintah daerah sangat vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dianalisis dari karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah. Karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah selain memiliki makna yuridis, juga memiliki makna filosofis dalam konteks falsafah bang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-99833-6-4
- Deskripsi Fisik
- i-xiv, 198 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 HAK f
Naskah akademik: Kajian akademis pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat …
Kajian ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan bagi rencana pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat. Pembentukan kabupaten baru ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sektor pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dan diharapkan kinerja kabupaten induk dan calon kabupaten menjadi efektif. Atas dasar inilah rencana pem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 85 hal. : il. ; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Penyusunan dokumen kajian calon Kabupaten Admi Korbai Provin…
Kajian ini untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Persyaratan teknis tersebut meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxxii, 341 hal. : il. : 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Naskah kajian akademik Pembentukan Kabupaten Maibrat Sau di …
Kajian ini memuat hasil analisis komprehensif yang meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial budaya yang dilakukan di wilayah calon kabupaten Maibrat Sau, yang terdiri dari 6 (enam) distrik, yakni Distrik Ayamaru, Ayamaru Utara, Ayamaru Timur, Aitinyo, Aitinyo Utara dan Aitinyo Barat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bagian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 199 hal. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Naskah kajian akademik pembentukan Kabupaten Malamoi Provins…
Kajian ini memuat gambaran umum dan analisis hukum dan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya yang dilakukan di wilayah calon Kabupaten Malamoi. Naskah ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan pembahasan dan menformulasikan kebijakan yang nyata bagi legalitas k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Kajian daerah tentang rencana pembentukan Kabupaten Muyu pem…
Kajian ini untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengusulan pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel. Kajian ini juga untuk menjangkau aspek pembangunan lokal yang lebih luas dan menjadikan pembentukan daerah baru sebagai salah satu opsi. Boven Digoel dan bakal kabupaten baru memiliki makna yang strategis dalam konteks kepentingan nasional. Oleh karena i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 164 hal. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Analisis pemilihan lokasi ibukota calon Kabupaten Puncak Tri…
Distrik Kuyawage adalah distrik yang cukup luas maka dengan perencanaan besar ke depan diharapkan menjadi ibukota yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat calon Kabupaten Puncak Trikora sehingga persaingan ekonomi dan keuangan dapat dijalankan sesuai peranannya. Distrik Kuyawage adalah lokasi yang terbaik untuk menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan yang akunbilitasnya terjangkau.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 75 hal. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Kajian kelayakan pembentukan Kabupaten Yalimek pemekaran Kab…
Kajian ini untuk mengetahui kelayakan suatu daerah yang akan dibentuk untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom. Pengkajian awal ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo (induk) untuk calon Kabupaten Yalimek guna memenuhi per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Kajian daerah pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare
Kajian ini merupakan laporan akhir mengenai kajian daerah pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare, sebagai bagian dari studi kelayakan dalam pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare sebagai wilayah yang dimekarkan di Kabupaten Waropen. Selain itu kajian ini dimaksudkan pula untuk mengetahui gambaran perencanaan yang obyektif sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam melakukan pelaksanaan otonomi dae…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah