Caught Between Borders: Response Strategies of the Internally Displaced

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-7453-1818-5

Deskripsi Fisik

xii, 258 p. ; 20cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

325 CAU

Pabean, Imigrasi, dan karantina

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii,419 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

325.1 MUL p

Peraturan Tentang Perjalanan Keluar dan Kedalam Negeri

Buku ini berisi tentang peraturan yang mengatur tata cara migrasi ke dalam dan ke luar negeri di Indonesia. Buku ini berisi berbagai aturan yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 mulai dari tata cara mengurus visa, izin masuk, dan izin kemigrasian hingga Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Pembukaan Konsulat RI di Johor, Malaysia. Buku ini dibuat dengan maksud member…

Petundjuk Imigrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

308 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

325 IMI

Kaul Harta Melimpah dalam Bejana Tanah Liat

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-413-594-1

Deskripsi Fisik

246 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

255.0 RID k

Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-428-0

Deskripsi Fisik

xv, 256 hal. : il.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.2 TRA

Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011-2012

Publikasi Profil Migran ini menyajikan data migran risen (recent migrant) hasil SUSENAS 2011-2012. Pembahasan yang dilakukan meliputi pola arus migran risen di Indonesia dan karakteristik migran risen termasuk keadaan sosial ekonominya di seluruh provinsi di Indonesia.

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1991/1992 rapat …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1991/1992 rapat ke 20-23 membahas tentang 1. pembicaraan tk.II/jawaban pemerintah atas RUU tentang Benda cagar Budaya,2. pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Perfilman, 3. Pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian, 4. Pembicaraan tk.IV/pengambilan keputusan atas RUU perubah…

Himpunan risalah DPR RI tahun 1971/1972 rapat ke- 20 s/d 28 tentang ruu keten…

Himpunan risalah DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1971/1972 rapat ke-20 s/d 28 jilid 2 acara pembahasan tentang laporan penindjauan komisi VII dan VIII. Peninjauan komisi IX tentang kenaikan harga gula. pembicaraan tingkat I mengenai RUU tentang ketentuan2 pokok transmigrasi. laporan peninjauan komisi I, II, III, IV, V dan VI.dan pidato perdana Menteri Australia William Mc.Mohan

International Labour Review Volume 149/4/2010

International Labour review volume 149 berisi artikel-artikel mengenai isu-isu perburuhan di beberapa belahan dunia; antara lain Underpaid and overworked: A Cross-national perspective on care workers oleh Shahra Razavi and Silke Staab; The globalization of nurse migration: Policy issues and responses oleh Nicola Yeates; How care-work employement shapes earnings in Cross-national perspective ole…

Migration and remittances during the global financial crisis and beyond

Migration and remittances during the global financial crisis and beyond explores several important topics,including how the crisis impacted remittance practices globally and how migrants adjusted to meet the challenge of the resulting recession.

The new African diaspora

Edisi

-

ISBN/ISSN

9780253353375

Deskripsi Fisik

Ix, 531 hal. ; ilus. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.896 NEW

perspektif imigrasi dalam united nation convention against transnational orga…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-798-786-8

Deskripsi Fisik

xviii, 354 hal : ill. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

304.82 SAN p

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Un…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 dalam Lembaran Negara nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5050. Undang-undang ini mempertegas peran pemerintah daerah mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 145 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5064. Undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum bagi penyedia paspor biasa bagi jemaah haji agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan mulai tahun 1430 Hij…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 1950 dalam Lembaran Negara Nomor 40. Undang-undang ini mengatur tentang Permohonan Grasi. Perlu diadakan Undang-undang baru tentang permohonan grasi, yang akan berlaku untuk seluruh daerah Republik Indonesia Serikat. Segala keputusan Presiden atas permohonan grasi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang diw…

Undang-undang Repubik Indonesia nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1992 dalam Lembaran Negara nomor 33 dan tambahan lembaran negara nomor 3474 merupakan undang-undang yang mengatur tentang keimigrasian, dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2002 dalam lembaran Negara nomor 108, tambahan lembaran Negara nomor 4234 merupakan undang-undang yang mengatur tentang grasi. Pembentukan undang-undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai grasi dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan mem…