Buku ini membahas antropologi hukum sebagai disiplin yang berasal dari gabungan ilmu antropologi dan hukum, menjadikannya menarik untuk dipelajari di Fakultas Hukum maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berbeda dari sosiologi hukum yang lebih kaya literatur, antropologi hukum memiliki keterbatasan sumber, terutama dalam bentuk buku. Penulis menawarkan pendekatan baru yang kontekstual ta…
Politik hukum dikonsepsikan sebagai kebijakan publik (public policy) untuk menetapkan hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi, atau diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Buku ini dikonsepsikan sebagai kebijakan publik, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang politik hukum.
Buku ini terdiri atas delapan bab, dengan rincian pendahuluan, pembahasan mengenai ilmu hukum, ilmu hukum dogmatik, teori hukum, filsafat hukum, hukum alam, positivisme, dan diakhir dengan pembahasan tentang prinsip, norma, dan aturan. Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa ilmu hukum tingkat pascasarjana, baik program magister maupun doktor. Mahasiswa strata satu pun dianjurkan untuk memb…
Buku ini memaparkan tentang pandangan politik hukum dan perkembangan politik hukum saat ini.
Mengingat pentingnya penelitian dalam pengembangan sebuah ilmu, maka ilmuwan hukum, khususnya para mahasiswa hukum harus menguasai metode penelitian hukum yang bersandar pada aspek filosofis, baik pada tataran tradisi maupun paradigma, serta teori dalam hukum seiring dengan perkembangan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan objek kajiannya, yakni hukum it…
Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…
Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…
Buku ini membahas masalah kepalangmerahan dari aspek hukum dan sosial. Pembahasan dimulai dari implementasi konvensi Jenewa tahun 1949 terhadap kebijakan hukum nasional terkait dengan penggunaan lambang. Dilanjutkan dengan pembahasan kewenangan Palang Merah Indonesia dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan korban bencana ditinjau dari perspektif hukum. Aspek sosial bantuan kepalangmerahan ditinj…
Buku ini berisikan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang memberi aturan serta batasan yang diterapkan dalam konflik bersenjata lintas negara;bagaimana memperlakukan tawanan perang,kaidah-kaidah untuk membedakan antara kombatan dan nonkombatan,objek mana saja yang boleh dijadikan sasaran tempur,aksi diplomasi dalam konflik bersenjata dan perlindungannya,mekanisme penyelesaian konflik,…
Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…
Mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan. Pembahasan dalam buku ini untuk memberikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak agar efektivitas lelang dapat dirasakan oleh semua pihak secara adil, bermanfaat dan pasti. Jika kredit telah macet, maka objek jaminan berupa tanah berikut bagunan dan benda-benda yang berada di ata…
Buku ini menjelaskan tentang bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum pada dasarnya tidak hanya berdasarkan aturan hukum saja, tetapi juga etika yang terkandung di dalamnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, atau masyarakat umum mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan agar mereka yang berhub…
Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …
Buku ini terdiri dari 8 Bab yang membahas tentang sejarah hukum dagang,pengertian pengusaha dan pembantu perusahaan, perkumpulan sebagai bentuk asal dari perusahaan, hukum surat berharga, hak kekayaan intelektual, hukum pengangkutan, hukum pengangguran, dan pasar modal.
Community policing adalah strategi pemolisian yang menitikberatkan pada pengembangan hubungan dengan anggota masyarakat. Kehadiran community policing sebagai alternatif gaya kepolisian yang merupakan pilihan strategi yang dilakukan anggota Polri, baik sebagai konsep maupun dalam aktivitasnya. Community policing menjalin kerja sama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan kete…
Keadilan itu keikhlasan. Oleh karena itu ikhlas menjadi inti dari sebuah konstruksi bangunan keadilan yang mendorong adanya upaya menghindari penggunaan instrumen pidana secara berlebih dengan mengedepankan pemulihan kembali kepada korban yang menderita akibat adanya suatu kejahatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Kebijakan hukum yang demikian menjadi oase baru bagi masyarakat yang me…