Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repub…

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…

Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…

Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 136 hlm. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Tata Negara Perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-040-6

Deskripsi Fisik

x, 238 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 BAS h

Hukum Tata NEgara Republik Indonesia : 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Deskripsi Fisik

ix, 208 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 KAN h

Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di Indonesia

UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…

Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-489-2

Deskripsi Fisik

xii, 237 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 ALI h

Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73…

Buku ini berisi beberapa artikel yang ditulis oleh beberapa pakar hukum dalam rangka memperingati 73 tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Azhari, SH. Membahas tentang negara hukum Indonesia dan praktek yang berkembang dalam hukum ketatanegaraan, hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia. Mulai dari permasalahan hukum tata negara, seperti posisi jaksa agung dalam sistem presidensial, mahkamah konst…

Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja Di Asia Tenggara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 34 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 GEL k

Hukum Tata negara Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Deskripsi Fisik

viii,172 p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 RAD h

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-769-630-6

Deskripsi Fisik

xv, 229 p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

- 342 HAR h

Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-194-2

Deskripsi Fisik

356 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 KET

Asas-asas Hukum Tata Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

250 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 LUB a

Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia

Edisi

Ed.2 (Edisi Revisi)

ISBN/ISSN

979-414-482-7

Deskripsi Fisik

xii, 286 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 MAN b

Hukum Kedaruratan Dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah mengharuskan pemerintah Indonesia untuk bersikap dan merespons dengan keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu hasil dari respons pemerintah pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dilaksanakan melalui penerbitan produk hukum peraturan perundang-undangan, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada masa periode awal penanganan pand…

Hukum Kedaruratan Dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Buku ini membahas hal ihwal kedaruratan akibat pandemi Covid-19 serta bagaimana peran negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan perlindungan dan pemulihan ekonomi dikala pandemi melanda yang melumpuhkan semua sektor. Buku ini juga mengupas bagaimana peran aktif masyarakat dalam mengawal Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sarat pro kontra dan berakhir judic…

Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik

Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer. Buku ini merupakan sebuah buku ajar wajib pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Pemikiran Politik.

Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, sehingga dalam konstitusi memang terdapat aturan aturan hukum yang mengatur organ organ dalam negara, tata cara pembentukan organ organ tersebut, tata hubungan sesamanya, dan lingkungan kerja masing masing, serta berisi aturan aturan hukum mengenai tata hubungan Timbal balik antara negara dan warga nega…

Dinamika hukum tata negara Indonesia

Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan dibidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde lama misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya terfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya republik ini, seperti konstitu…