Keterangan Ahli dan Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

121 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 SOE k

Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya

Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…

Hukum Acara Pidana Indonesia

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum acara pidana di Indonesia dengan berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas. Penulis mampu menjelaskannya secara detail berdasarkan pengalamannya baik sebagai jaksa maupun dosen serta argumentasinya yang kuat.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi aturan sebagai akibat dari pasal. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi dewan untuk penyusuna…

Filosofi Justice Collaborator

: Keterlibatan justice collaborator dalam penegakan hukum pidana merupakan bentuk politik dan kebijakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis yakni peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi ped…

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Buku ini menghadirkan tema-tema penting terkait dengan perumusan (formulasi), penerapan (aplikasi), pelaksanaan (eksekusi), dan penegakan hukum pidana. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi para pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik di bidang hukum.

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan…

Dalam buku ini penulis mencoba memperkaya khazanah kepustakaan hukum acara pidana melalui buku ini. Dalam buku ini penulis berusaha agar adanya keseimbangan persepsi, teoritik dan praktik.

Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik

Ide pada buku ini melihat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Meskipun bukan pilihan yang ideal, namun efektif dalam mengisi dan memperbaiki hukum acara pidana baik yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang terkait dengan hukum acara pidana. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewena…

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia berdasarkan sistem adversarial

Hukum acara adversial mungkin orang awam susah mengejanya, dengan demikian dengan pendekatan lain penulisan akan kemukakan bahwa, hukum acara pidana yang akan dibangun penulis adalah hukum yang biasa ditampilkan dalam film-film Hollywood, Inggris ataupun drama Korea. Hukum yang dibangun adalah harapan dan keyakinan bahwa pengadilan menjadi satu-satunya jalan keluar dari masalah.

Ajaran Kausalitas Hukum Pidana

Pembahasan dan penjelasan mengenai sebab akibat atau kausalitas sangatlah penting dalam mengungkapkan kasus-kasus tertentu dalam hukum pidana, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Dalam banyak kasus, sulit sekali menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya sangat fatal, keadilan materiel tidak dapat ditegakkan. Sayangnya tidak banya…

Hukum acara pidana

Buku Hukum acara pidana ini berisi tentang sejarah pergantian HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, manfaat hukum acara pidana, Hak dan Kewajiban penyelidik, serta sekilas mengenai komisi pemberantasan korupsi.

Hukum Acara Pidana

Buku ini memaparkan pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; asas-asas hukum acara pidana; wewenang pengadilan untuk mengadili; ganti rugi dan rehabilitasi; perkara koneksitas; tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; surat dakwaan dan penuntutan; hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; putusan p…

Hukum Acara Pidana

Dalam buku ini, berisi KUHAP dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang tersebar dan atau diterbitkan diberbagai instansi. Termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan. Selain itu, dimasukkan juga undang-undang setingkat KUHAP yang juga mengatur hukum acara pidana.

Hukum acara pidana: menggugat kelemahan kitab undang-undang hukum acara pidan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1374-56-6

Deskripsi Fisik

xiii, 434 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 WIB h

Kitab himpunan peraturan-peraturan tentang hukum acara pidana

Berisi himpunan dan peraturan pelaksanaan KUHAP UU No.8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981,L.N. 1981 76,TLN 3209.

Pengantar wawasan hukum di Indonesia dari negara hukum hingga advokasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5589-44-7

Deskripsi Fisik

xxi, 276 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.052 AMA p

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-064-6

Deskripsi Fisik

xvi, 328 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

De Nederlandse Strafvordering

Buku dengan judul ‘De Nederlandse Strafvordering’ berisi tentang prosedur kriminal Belanda. Hukum acara pidana mengatur apa yang terjadi antara waktu munculnya kecurigaan bahwa telah dilakukan tindak pidana dan pelaksanaan pidana terhadap terpidana. Tujuan dari peraturan ini adalah penerapan hukum pidana kepada yang bersalah dan untuk membiarkan yang tidak bersalah sebisa mungkin tidak terg…

Herziening van het Strafprocesrecht (officieele bescheiden, deel 1)

"Buku ini merupakan bagian pertama dokumen resmi dari revisi Hukum Acara Pidana. Bagian 1 ini secara garis besar berisi rancangan peraturan disertai memorandum penjelasan. Sebelum pada bagian pasal,tertulis bahwa Dewan Hindia-Belanda dengan bangga setuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Hukum Acara Pidana. Dalam pendahuluan kata tertulis bahwa sistem penuntutan orang-orang non-E…

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…