This book presents serious research on the issue and provides much valuable data on the formalization of syariah in Indonesia.
Buku ini terdir beberapa bab yang di uraikan sebagai berikut: Bab 1 mengenai adat dan hukum adat; Bab 2 sejarah perkembangan hukum adat; bab 3 tata susunan masyarakat di Indonesia; Bab 4 dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat; Sejarah politik hukum adat; hukum perseorangan dsb.
Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
Buku ini berisi tentang upaya pemeriksaan atau upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter saja dengan segala hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dengan memerhatikan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang ada pada Fakultas Hukum. Buku ini diharapkan dapat dijadikan literatur/bahan kajian bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Keseha…
Pancasila dalam sistem hukum merupakan suatu karya yang berdasarkan pada penelaan yuridis. Unsur-unsur filosofis ataupun sosiologis yang terkandung dalam rangkaian pembahasan karya ini dipergunakan untuk memperkuat nilai penelaan yuridis tersebut. Pembahasan terkait Pancasila dalam sistem hukum mungkin telah diulas secara ekplisit maupun implisit pada karyakarya sebelumnya, tetapi dengan sangat…
Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan. Diuraikan secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang sangat komunikatif, sehingga dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Substansi dari buku yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, meliputi: - Pengembangan Kehutanan di Indonesia.- Perencanaan Kehutanan…
Buku ini memuat seluruh Peraturan Tata-tertib lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), sejak yang pertama yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat dengan Badan Pekerjanya, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebelum Pemilihan Umum yang kedua tahun 1971 kecuali Peraturan Tata-tertib DPR-RIS.
Tidak ada sistem hukum modern yang tidak dimulai dari sub-sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu pula keniscayaan yang terjadi yang terjadi dengan sistem hukum pancasila atau sistem hukum bangsa dan negara Indonesia.
Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana yang sedang menjdai tren internasional dewasa ini adalah munculnya kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek.
Buku ini merupakan pengantar hukum yang mengakomodasi perkembangan hukum positif di Indonesia saat ini. Kebutuhan akan materi pengantar hukum Indonesia yang komprehensif merupakan suatu keharusan, sedangkan buku-buku Pengantar Hukum Indonesia yang ada hin