Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan

Buku ini terbit tepat waktu. Keinginan untuk perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sedang dirancang oleh DPR dan Pemerintah dengan salah satu hal yang dapat dipandang strategis untuk perbaikan kedepan ialah persoalan rekrutmen calon hakim yang dibahas dalam buku yang berasal dari disertasi ini.

Konsep Pengawasan Kehakiman

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung Reformasi. Lembaga-lembaga itu ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum yang tidak kunjung baik, bahkan semakin karut marut dan mencemaskan. Kelahiran KY diasmbut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi judicial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim Yang Dihubungkan Dengan Independ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 116 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEL

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku VI Kekuasaan Kehakiman

ISBN/ISSN

978-602-8308-02-1

Deskripsi Fisik

xxvi, 488 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara

ISBN/ISSN

978-979-15769-8-7

Deskripsi Fisik

xxvi, 449 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan

ISBN/ISSN

978-979-15769-7-0

Deskripsi Fisik

xxix, 660 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik I…

Himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman

Buku ini berisi himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjadi ketentuan pokok (UU No. 35 tahun 1999) Mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, serta didampingi oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di dalam melaksanakan peradilan di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketent…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699. Undang-undang ini mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan, mengatur hubungan peradilan den…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketent…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Desember 1970 dalam lembaran negara nomor 74 tambahan lembaran negara nomor 2951 yang mengatur dan membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879 merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 meliputi: a. pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan; b. pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahk…

Position Paper Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 169 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-