Di tahun 2018, Panja TPB telah melaksanakan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan TPB dan memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencapai TPB. Panja TPB juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum antarparlemen untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para anggotanya dalam mendorong pencapaian TPB di konstituennya masing-masing. Keb…
Meeting of Principle organs consisting of 26th and 27th session of commission and 12th session of the council of ministers were all successfully held at the heighest possible level of participation and without any delays.
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi DPR RI untuk mengikuti Kunjungan Kerja Ketua DPR RI selaku Presiden AIPA ke Malaysia, Singapura dan Myanmar adalah untuk menyampaikan visi dan misi Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA 2011-2012 untuk memberbesar kontribusi AIPA dalam membangun ASEAN Community tahun 2015 yang bertumpu pada tiga pilar, yakni security community, economic community, dan socio-cul…
Asian Parliamentary Assembly (APA) dibentuk pada tahun 1999 di Dhaka, Bangladesh dengan nama The Assoiation of Asian Parliaments for Peace (AAPP). Pada Sidang tahun 2006 di Teheran, Iran disepakati untuk mengubah nama menjadi Asian Parliamentary Asembly (APA). Keanggotaan APA saat ini menjadi 42 parlemen, 17 parlemen observer dan organisasi parlemen regional. AAPP yang semula hanya menekankan p…
Buku ini terdiri dari 18 Bab yang membahas tentang: Kemerdekaan Bangsa dan negara Indonesia;Indonesia di antara persaingan ideologi;politik bebas aktif;hubungan luar negeri;Konferensi Asia-Afrika;Konferensi Tingkat tinggi Non Blok;Peringatan Tri Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika;Upacara Peringatan Tri Dasa Warsa;Amanat Prediden Soeharto Pada Pembukaan HUT ke 30 Konperensi Asia Afrika;Beberapa m…
Buku ini berisi sejarah terlahirnya Konferensi Asia Afrika dan hal-hal lain yang terkait seperti peta negara, daftar negara, dan pidato Konferensi Asia Afrika.
The book contains what Mr. Roeslan Abdulgani write. He wrote here is addressed to the present Young Generation and is intended just to relate what his experience and felt when organising the the preparations and the implementation of the Asia Africa Conference in Bandung 25 years ago. His personal notes, made during those months and days, have been a great assistance in unlocking his memories. …
This book was inspired by the historic decision of the Republic of Indonesia to hold a second Asian-African Conference of 1955. A Conference of leaders representing over four billion people is no small feat. These leaders, for the second time in history, felt the need to take matters into their own hands, realising that in this globally inter-dependant world, aid, assistance and help are crucia…
Buku ini berisi tentang 25 tahun Konperensi Asia Afrika (Konperensi AA) yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Tanpa konperensi Bandung, wajah dunia internasional tidak akan seperti ini, dunia politik internasional masih akan didominir oleh blok Barat dan blok Timur dengan segala macam persekutuan militernya masing-masing, forum PBB masih akan dikuasai oleh kekuatan voting dan vetonya blok Barat…
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1991/1992 rapat ke 20-23 membahas tentang 1. pembicaraan tk.II/jawaban pemerintah atas RUU tentang Benda cagar Budaya,2. pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Perfilman, 3. Pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian, 4. Pembicaraan tk.IV/pengambilan keputusan atas RUU perubah…
This book shows us about the detail of IPU's assembly and related meeting in Geneva.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 109, Tambahan Lembaran Negara nomor 1644. Undang-undang ini mengatur tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 120 Ayat 2 maka keikut-sertaan Negara Republik Indonesia da…
Terdiri dari 1 pasal. Berisi mengenai Komite Nasional Pusat (KNIP). Rapat-rapat sidang Komite Nasional Pusat pleno VI yang diadakan untuk mengambil keputusan persetujuan Konferensi Meja Bundar yang berakibat perubahan UUD menjadi sah apabila dihadiri lebih dari setengah plus 1, dan segala keputusan dalam rapat-rapat itu diambil dengan suara terbanyak mutlak
Indonesia. Komite Nasional Pusat. Konperensi Meja Bundar (KMB). Kerajaan Nederland (Belanda)