Berharap pada 560: Catatan Kinerja DPR 2009-2010

Buku ini mengulas setidaknya enam topik besar yang mengiringi aktivitas legislasi selama tahun pertama DPR periode 2009-2014. Pertama, analisis terhadap peristiwa-peristiwa menarik seputar hubungan DPR sebagai lembaga legislatif dengan institusi-institusi pemegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kedua, seluk beluk sisi internal DPR terkait pelaksanaan fungsi kelembagaan mereka. Ketiga, sorot…

Rekomendasi dan Program Kerja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

68 hal.; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 REK

Badan Legislasi DPR-RI : Kinerja dan Evaluasi Periode 2004-2009

buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU

Program Legislasi Nasional: Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024…

Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…

Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakil…

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berkualitas, optimalisasi peran Badan Legislasi dalam profesi penyiapan prolegnas dan perancangan undang-undang sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan pembentukannya.

Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…

Laporan Sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Mee…

Buku ini berisi laporan sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Dalam sidang ini DPR RI mengusung dua resolusi, The Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals dan Financial Affairs: Ensuring Ef…

Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009

Tujuan utama pengarusutamaan gender dalam parlemen adalah untuk mengintegrasikan persektif gender dalam semua undang-undang dan kebijakan guna melahirkan parlemen yang representatif, responsif dan akuntabel. Parlemen yang responsif gender merupakan sasaran yang dipromosikan dalam negara demokrasi di seluruh dunia

Otonomi Parlemen Menuju Kemandirian Anggaran DPR RI

Buku ini merupakan pengembangan dari tulisan Penulis tentang Bab Otonomi Parlemen pada Buku Penulis yang berjudul "Manajemen Keparlemenan: Strategi dan kebijakan dalam Mengelola Perubahan diantara Agenda dan Sinisme-Resistensi Publik", yang diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI tahun 2011.

Panduan Proses Legislasi DPR RI

Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vo. 11 No. 4, …

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor kepelabuhan dalam perspektif persaingan usaha. Urgensi ketentuan anti strategic lawsuit against public participation dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Desa pasca rezim undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Provinsi Jambi.

Panduan praktis pemantauan proses legislasi

legislasi mempunyai aspek yang penting karena melaluinya bisa didorong perubahan sosial dengan kekuatan hukum sebagai instrumen pengatur yang sah yang bisa mendorong perilaku tertentu kepada banyak orang dalam jangka waktu lama. Buku ini merupakan rekaman proses pemantauan dan advokasi. Bagian pertama merupakan bagian pendahuluan yang memberikan konteks kepada buku panduan ini secara keseluruha…

Evaluasi Prolegnas Tahun 2010 - 2014

Buku ini untuk memberi gambaran sejauhmana pencapaian Prolegnas 2010-2014 dan pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahunan. Badan Legislasi menyusun buku ini sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Badan Legislasi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 17 tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib. Tergambar jelas sejauh mana target dan pencapaian legislas…

Kualitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Masa Bakti 2004-2009

DPR masa bakti 2004-2009 didasarkan pada Prolegnas tahun 2005-2009 untuk menjalankan program legislasinya. Prolegnas untuk masa bakti 2005-2009 telah menetapkan sebanyak 284 judul Rancangan Undang-Undang yang direncanakan akan disusun dan dibahas dalam jangka waktu 5 tahun. Kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI masa bakti 2004-2009 dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan ti…

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesia Journal of Legislation: Era baru pembe…

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 4 - Desember 2011 ini memuat artikel-artikel dengan topik utama era baru pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antara lain: artikel Naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 oleh Zaelani; Menata ulang penyusunan program legislasi nasional dalam rangka pembentukan Undang-undang ya…

Agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam program legislasi bidang ekonomi

Pembangunan ekonomi yang terkait dengan legislasi di Indonesia, meliputi bidang-bidang pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan (Eka Budiyanti); peran sektor pertanian untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dalam turbulensi ekonomi (Iwan Hermawan); potensi asuransi pertanian di Indonesia: studi perbandingan beberapa negara (Yuni Sudarwati); Lembaga keuanga…

Peranan dan Fungsi Rencana Legislasi Nasional Dalam Proses Pembentukan Peratu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 65 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-