Buku ini menyajikan pasal-pasal kontroversi dalam RUU pemilu dan pandangan masing-masing fraksi sebelum RUU tersebut ditetapkan sebagai undang-undang. Hal tersebut tentu akan sangat memperkaya pembaca.Dalam buku ini pun dilampirkan secara lengkap UU pemilu NO.10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pembagian daerah pemilihan DPR-RI
Are newly established presidential democraties doomed to fail? In support of their positive answer to this question, advocates of parliamentarism point out that these regimes trend to last longer than presidential ones. This book takes a contrary vies. It argues that most of the reasons offered for the poor survival record of presidential democracies – that they are prone to deadlocks, offer …
Irresponsible Government seeks methods through which we can begin to recalibrate and correct these power imbalances and restore electoral accountability.
Laporan ini membahas penerapan aplikasi Google Drive sebagai media file sharing dan inventarisasi risalah rapat di Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI). Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan akses dokumen risalah rapat yang sebelumnya tersebar dan sulit diakses seca…
Buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui peran dan kinerja DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan berkontribusi secara nasional bagi kejayaan NKRI. Buku ini secara khusus memaparkan hasil kinerja DPD RI di tahun Sidang 2021-2022.
Buku ini merupakan Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2005-2006 yang meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI dari tanggal 16 Agustus 2005 sampai dengan 15 Agustus 2006, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis, administratif, maupun keahlian.
Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…
The Grand National Assembly of Turkey is composed of 550 deputies who are directly elected by equal suffrage and secret ballot. Parliamentary elections are held every four years. In exceptional cases, extraordinary elections may be held before the expiration of the electoral term of four years by the decision of the President of the Republic or by the Assembly.
Buku ini memuat hasil kerja Badan Keahlian yang menyangkut visi, misi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerjanya. Untuk itu, buku ini disajikan dengan sistematika pengelompokan kegiatan masing-masing Pusat dan satu kegiatan pada tingkat Badan Keahlian. Pola penyajian untuk masing-masing pusat dikelompokkan dalam sistematika yang s…
Buku dengan judul isu-isu Internasional Kontemporer Dalam Diplomasi Parlementer menganalisis berbagai permasalahan yang bersifat internasional dan domestik seperti kemiskinan, interfaith dialogue, penanggulangan emisi karbon, ketahanan pangan, dan ancaman pandemi penyakit menular. Isu-isu tersebut telah lama menjadi perhatian DPR RI maupun organisasi internasional dimana DPR RI menjadi anggotan…