Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-071-034-4

Deskripsi Fisik

viii, 712 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 POK

Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-419-1

Deskripsi Fisik

viii, 177 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 STE m

Penyusunan LKIK (Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan) Seleksi ASN sebagai Dasa…

**Abstrak** Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan, dengan karakter BERAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Untuk mendukung pelaksanaan seleksi ASN yang akurat dan akuntabel, diperlukan Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan (LKIK) sebagai dasar penyusunan SOP. Penulis, sebagai A…

Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada

Buku ini menyajikan data rekapitulasi kasus dan klasifikasi jenis pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Buku ini juga menyajikan peran dari masing-masing lembaga guna turut menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Buku ini memberikan pandangan dan ruang diskursus proses penegakan hukum terhadap ASN dan kepala daerah selama penyelenggaraan Pilkada. Buku ini diharapkan bisa dijadi…

Integritas, Profesionalitas, dan Netralitas ASN

Buku ini adalah bagian dari sosialisasi mengenai bagaimana peran Kementerian PANRB dalam upaya menampilkan ASN yang ideal dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Berbagai inovasi, kreativitas dalam hal pelayanan, juga respons dalam menghadapi gelagat dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat diulas dalam buku ini. Harapannya bisa menjadi rujukan bagi masyarakat s…

Seminar nasional menakar karier PNS menurut PP No.11 Tahun 2017

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

55 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 SEM

Karier PNS di persimpangan jalan : sebuah refleksi atas kebijakan Kepegawaian…

Pasca reformasi salah satu yang menarik perhatian adalah pembenahan birokrasi, dan terkait dengan pembenahan ini diantaranya menyangkut reposisi Pegawai Negeri sipil. PNS dalam sturktur negara menjadi sangat urgen karena di era orde baru mereka menjadi penentu dalam konfigurasi politik status quo. Posisi politik PNS kemudian digugat setelah reformasi yang mengharuskan mereka dalam posisi netral…

Manajemen aparatur sipil negara

Buku referensi “Manajemen Aparatur Sipil Negara”, membahas tentang Sifat Dasar Sumber Daya Pegawai ASN, Keterkaitan Manajemen Dengan Manajemen Pegawai ASN; Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin Pegawai ASN; Kompetensi Profesional Pegawai ASN; Tantangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pemangku Kepentingan Pegawai ASN; Analisis Jabatan Pegawai ASN; Perencanaan Pegawai ASN; Pengadaan Pegawai ASN; Manajem…

Eerste Suplement op het Vierde Deel van het Hand en Leerboek voor de Gemeente…

Buku ini adalah buku pegangan dan buku teks untuk keuangan kota. Buku pelengkap ini telah diedit oleh A. Venverloo. Pendahuluan: "Sekarang setelah pelatihan resmi telah ditetapkan oleh Asosiasi Pegawai Negeri Sipil dari Keuangan Kota, Perusahaan Kota, dan Layanan Kota, penerbit Mr. J. Muuses telah menilai perlu di bagian keempat Buku Pegangan dan Buku Teks kami untuk Keuangan Kota untuk mene…

Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren

Buku ini merupakan kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri. Kuliah, dilaksanakan pada rapat umum V. V. L. pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929 di Bandung. Pendahuluan: "Pada rapat umum Kovenan kami yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929, dan sekretaris 1 kami memberikan pengantar tentang 'Kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri'. Pertemuan ter…

Verslag van de Commissie tot het uitbrengen van voorstellen omtrent de person…

Buku ini adalah laporan komisi untuk pengajuan proposal mengenai reorganisasi personel di layanan sektor Bosch di Hindia Belanda. Pada rapat umum keempat Asosiasi Pegawai Negeri Sipil di Boschwezen di Hindia Belanda, diadakan di Salatiga pada tanggal 29 dan 30 Agustus 1912. Topik ini ditangani sebagai nasihat awal oleh ahli kehutanan C. van den Bussche di bagian V majalah Tectona hal 577 dan…

Het B. B. Congres 1938

Buku ini merupakan laporan kongres Asosiasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri di Hindia Belanda, yang diadakan dari tanggal 17 sampai 20 Mei 1938. Buku pada dasarnya ditujukan dicetak untuk kalangan terbatas pembaca, anggota kongres dan anggota Asosiasi lainnya. Bagi mereka itu berfungsi sebagai pengingat akan hari-hari indah kebersamaan dan sebagai kebangkitan untuk tidak ket…

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 met Bijlagen

Pendahuluan: "Setelah perubahan penting dari Keputusan Remunerasi Pegawai Negeri Sipil 1925 oleh Kon. Keputusan 9 Desember 1925, Lembaran Negara Nomor 467, tampaknya telah muncul kebutuhan untuk menerbitkan teks baru dan yang telah diedit. Banyak catatan baru dan contoh penjelasan akan muncul untuk memfasilitasi konsultasi pekerjaan ini. Sementara, seperti sebelumnya, saya disarankan untu…

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925

Dalam buku ‘Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925’, Muusse membahas tentang keputusan remunerasi Pegawai Negeri Sipil 1925. Proses praktik keputusan remunerasi Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk pertama kalinya dengan catatan penjelasan di atas teks. Hal tersebut ternyata diinginkan karena beberapa alasan. Gaji Pegawai Negeri Sipil tidak lagi tercantum dalam satu keputusan …

Aparatur sipil negara pendukung reformasi birokrasi

Aparatur Sipil Negara adalah status yang mempunyai peran yang dapat dikategorisasikan sebagai peran kunci dalam menyosialisasikan tujuan negara dengan satu budaya nasional untuk menyinergikan budaya-budaya yang beraneka ini.Tiga poin Aparatur Sipil Negara sangat penting untuk pembangunan bangsa ini. Poin yang pertama, untuk mewujudkan tujuan nasional,poin kedua pegawai ASN diberikan tugas untuk…

Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan, Pengadaan, dan Pember…

Buku ini membahas Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan,, Pengadaan, dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Buku ini erisi berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijaksanaan manajemen dari PNS. Kebijaksanaan manajemen pegawai PNS berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengankatan serta pemberhentian ataupun pemindahan pegawai juga…

Eerste Nota Betreffende De Bezoldigingsherziening voor Burgerlijke Landsdienaren

Buku ini berisi memorandum pertama mengenai revisi upah untuk Pegawai Negeri Sipil. Dengan Keputusan Pemerintah tanggal 22 Juli 1922 No. 11 dibawah nama Salaris Commissie (Komite Upah) sebuah komite dibentuk dengan tugas melayani pemerintah, sambil mengajukan proposal yang dirumuskan dengan saran untuk revisi skema upah dan pensiun yang saat ini berlaku untuk pegawai negeri. Tujuannya adalah un…

De Ontwerp-B.B.L. 1938

Penulis dengan buku ini menawarkan kepada pembaca ringkasan singkat dari peraturan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil) yang tertunda. Lebih tepatnya upah berbagai kategori staf pengajar dipertimbangkan. Di satu sisi terdapat pula kesempatan untuk menekankan sejumlah poin yang penulis harap dalam pembahasan masalah ini di Dewan Rakya…

Verzameling van Voorschriften tot Uitvoering van De B.B.L. 1925/28

Buku ini berisi kumpulan peraturan untuk eksekusi Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil). Sebagaimana diketahui, baik Pegawai Negeri Sipil maupun aparat negara sering mengalami kesulitan dalam penerapan ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pegawai Negeri Sipil

Buku ini berisi tentang himpunan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kepegawaian khususnya pegawai negeri sipil, yang dilengkapi dengan beberapa keputusan presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja nasional, keputusan presiden tentang badan kesejahteraan nasional, serta keputusan presiden tentang keluarga berencana.