Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan

Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…

Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik: Menggali Dampak Kompetensi dan Motiva…

Buku ini menggali secara mendalam tentang hubungan antara kemampuan dan motivasi kerja pegawai dengan kualitas pelayanan publik di wilayah perkantoran. Penulis menyelidiki bagaimana kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya dan motivasi yang mendorongnya dapat berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui tinjauan yang cermat dan mendalam, buku ini meny…

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah proses menciptakan dan menerapkan strategi baru dan lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini perlu direalisasikan dengan mendayagunakan teknologi baru, cara baru dalam mengatur tugas-pekerjaan, atau cara baru untuk terlibat dengan warga negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Urgensi inovasi …

Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik

uku Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik menggali esensi transformasi E-Government dan konsep Smart City dalam konteks governansi modern. Dari bab pertama hingga bab terakhir, buku ini membahas pola-pola governansi, konsep Open Government, serta pentingnya informasi dan CBIS dalam administrasi negara. Bab-bab selanjutnya memperkenalkan konsep database dan Bi…

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Keuangan Daerah & Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mas…

Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan…

Peningkatan Pelayanan dengan Panduan Keprotokolan Persiapan Kegiatan Pimpinan…

Keprotokolan merupakan elemen penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama dalam mendukung fungsi pimpinan lembaga negara seperti MPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan pelayanan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Fokus utama penelitian ini adalah pada penyusuna…

Pengembangan Aplikasi SIPENJAGARB untuk Menu Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…

Reformasi birokrasi dalam rangka good governance

Tujuan penulisan buku ini adalah menyamakan persepsi,visi,misi,tujuan,sasaran,upaya dan langkah-langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan negara yang bersih,berdayaguna dan berhasilguna; sebagai bahan referensi,bahan perumusan kebijakan dan petunjuk dalam menyusun net working dan bekerjasama dengan para pakar,stake holder dan masyarakat dalam melakukan reormas…

Undang undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2009 dalam Lembaran Negara nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5038. Undang-undang ini mengatur pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik, asas, tujuan, ruang lingkup, pembinaan dan penataan, hak, kewajiban, larangan, aspek penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta masyarakat, penyelesaian peng…

Naskah Akademik RUU tentang Pelayanan Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

169 hal. ; il. : 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 NAS

Hukum pelayanan publik di Indonesia

Buku ini mengulas fenomena pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Melalui UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, telah diatur berbagai hal berkaitan dengan pelayanan publik, yang harus dijadikan pedoman oleh aparat penyelenggara pelayanan publik. Di samping melakukan pengaturan, …

Mal Pelayanan Publik : Percepatan Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Masyar…

Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif dan akomodatif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam satu gedung. MPP merupakan suatu perjalanan pembaruan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Filosofi pelayanan publik : buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradig…

Pada hakikatnya, kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kewajibannya (state obligation). Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektifnya fungsi negara. Oleh karenanya, filosofi pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik. Buku "Filosofi Pelayanan Publik" memberikan penjelas…

Kepemimpinan dalam pelayanan publik

Reformasi birokrasi merupakan bagian yang integral dari reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan reformasi di bidang budaya organisiasi. Keberhasilan ataupun kegagalan melaksanakan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan reformasi di bidang-bidang lainnya.

Het Openbaar Ministerial in Nederlandsch-Indie Aantekeningen

Dalam buku ini penulis membahas mengenai catatan pelayanan publik di Hindia. Undang-undang mengatakan apa yang harus dilakukan seorang pejabat kepada siapa fungsi Kejaksaan Umum telah ditugaskan. Jika dianggap suatu ketentuan tidak jelas atau tidak lengkap, maka seseorang dapat berkonsultasi dengan komentar dan kasus hukum yang ada di dalamnya dan menguji interpretasi yang diberikan terhadap pe…

Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipas…

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Pattiro memfasilitasi implementasi mekanisme komplain terhadap pelayanan publik di tiga kota di Pulau Jawa, dua kabupaten di Pulau Sulawesi dan satu Kabupaten di Pulau Lombok. Implementasi mekanisme komplain terhadap pelayanan publik yang dikembangkan Pattiro antara dengan melakukan advokasi kebijakan berupa Raperda Pelayanan Publik; kedua, memfasilitasi…

Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi

Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam dinamika perjalanan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan …

Kualitas pelayanan publik : konsep, dimensi, indikator dan implementasinya

New Public Service sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara dan daerah. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan warga negara melalui pelayanan publik. Buku ini membahas secara panjang lebar tentang kualitas pelayanan publik, baik dit…

Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolaboratif

Edisi

ed. kedua

ISBN/ISSN

979-420-775-6

Deskripsi Fisik

ix, 323 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658 DWI m