Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir

Buku ini berisikan konsep ke depan tentang pengembangan pelayanan kepada masyarakat kepulauan dan pesisir. Urgensinya tentu, karena kawasan pulau-pulau sangat strategis artinya dan memiliki banyak potensi yang masih belum tergali keberadaanya.

Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pemban…

Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…

Sinergi, Pembiayaan, Peran Masyarakat dan Daya Saing Dalam Penguatan Konektiv…

Buku ini mencoba mengajukan paparan untuk didiskusikan lebih lanjut dengan mengambil studi kasus di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, yaitu pertama tentang konsep dan kebijakan sinegritas pembangunan pusat dan daerah menuju konektivitas nasional, kedua tentang kebijakan pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional, yang didalamnya terhimpun kebijakan pembangunan, pembiayaan infrastrukt…

Analisis Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Buku ini memberikan penjelasan bahwa proses pernecanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.Adapun permasalahan yang muncul adalah tidak sinkronnya proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu juga terjadi politisasi birokrasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan dokumen se…

Pembangunan Wilayah: Kelautan - Maritim, Kepulauan, Wilayah-wilayah Terisolas…

Pembangunan wilayah kelautan-maritim, kepulauan, wilayah-wilayah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan berat secara struktural, operasional, fungsional dan finansial. Diperlukan konsep pembangunan, strategi kebijakan, perencanaan, dan program aksi yang dapat dijamin secara konseptual, diterima oleh masyarakat secara luas, dan dapat dii…

Membangun daerah yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkelanjutan

Era otonomi daerah diawali dengan ditetapkannya UU No.22/1999 tentang otonomi daerah yang telah diperbaharui melalui UU no.32/2005. Pada era otonomi daerah banyak hal yang dapat dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah kebijakan yang menjadi kewenangannya seperti perencanaan pembangunan nasional dan daerah, strategi pembangunan r…

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur dari perspektif sosial: permasalahan…

Buku pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur dari perspektif sosial: permasalahan dan kebijakan membahas secara detail kondisi terkini, permasalahan aktual terkait pengembangan wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sebagai daerah yang tertinggal, masih banyak hal yang perlu dibenahi di Nusa Tenggara Timur, terutama dari perspektif politik, kependudukan, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Buku yang beri…

Strategi pembangunan daerah

Buku ini memaparkan ihwal strategi pembangunan daerah. Pembahasan di buku ini dibuka dengan pembahasan mengenai manajemen publik dan manajemen pemerintahan. Kemudian, pembahasan berlanjut kepada pembahasan perihal pembangunan dan manajemen pembangunan. Pembahasan-pembahasan ini sangat penting dipahami untuk masuk ke pembahasan berikutnya yakni ihwal manajemen pembangunan daerah dan pembangunan …

Perencanaan daerah: bagaimana membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan?

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan daerah. Buku ini tidak hanya membahas teori perencanaan, tetapi bagaimana memanfaatkan teori dan konsep perencanaan untuk membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan. Merencanakan pembangunan daerah tidak hanya memiliki dokumen perencanaan, tetapi juga diperlukan identifikasi system …

Naskah Akademik: Penyempurnaan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor

Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor sudah dilakukan pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan PT Bermuda Jasa Utama berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, seiring dengan berubahnya peraturan yang mempedomani maka dibuatlah Penyempurnaan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor ini dengan memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan dalam P…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peratu…

Buku ini berisi tentang peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Membangun Tanah Harapan Laporan Kegiatan satu tahun Badan Pelaksanaan Rehabil…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

304 Hlm. il, : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

020.23 MEM

beberapa aspek dalam persoalan pembangunan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 198 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kebijakan dan manajemen pembangunan wilayah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3564-09-1

Deskripsi Fisik

vi, 132 hal : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perencanaan pembangunan Daerah Otonom Pemberdayaan Masyarakat

2 eks