Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan dan Penghapusan D…

Pengembangan daerah yang dilakukan selama era reformasi, selain berdampak positif juga melahirkan persoalan-persoalan baru. Hasil penelitian menunjukkan adanya daerah yang stagnan dan ada juga daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sebagai daerah otonomi. Dalam kaitan ini ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabu…

Tantangan Pemekaran Daerah

buku ini membahas khusus mengenai detail fenomena pemekaran daerah Indonesia yang sedang berlangsung, fenomena pemekaran daerah di Indonesia serta membahas masalh desentralisasi pemerintah di Indonesia.

Naskah akademik tata hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah

Penyusun Bhenyamin Hoessein

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabuaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. yang mencakup s…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang mencakup seluruh kewenangan bida…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup selu…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan K…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdan berbagai di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemeri…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan parlemen da…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan K…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk, yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan parlemen dan pemerintah daerah, formasi kepegawaian, bar…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Ka…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup seluruh kewe…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Februari 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Ko…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Kon…

Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah, formasi kepegawaian, barang dan kekayaan daerah, aturan pengalihan kekuasaan, dan dana pemerinta…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabup…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 25 Februari 2003 dalam lembaran Negara nomor 30, tambahan lembaran Negara nomor 4273, merupakan undang-undang Untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya, Kabupaten Minahasa, pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayana…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabup…

Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah, formasi kepegawaian, barang dan kekayaan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabup…

Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah, formasi kepegawaian, barang dan kekayaan daerah, aturan pengalihan kekuasaan, dan dana pemeri…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabup…

Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi of Sulawesi Selatan yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah, formasi kepegawaian, barang dan kekayaan daerah, aturan pengalihan kekuasaan, d…