Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia

Buku ini memaparkan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, hingga sekarang. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi sampai saat ini masih terkesan sentralistik. Lebih lanjut dikatakan bahwa problematika otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling menonjol adalah kekuatan konfigurasi politik hukum …

Refleksi Lima Tahun Keistimewaan DIY

Buku ini ditulis untuk merefleksikan perjalanan Keistimewaan DIY selama lima tahun, sehingga tulisan ini juga memberikan pesan bahwa kita semua harus bangkit dengan penuh kesadaran untuk melakukan transformasi. DIY harus menjadi inspirasi perubahan, menyongsong terwujudnya peradaban baru yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yakni: jalma manungsa kang utama. "Manungsa" yang memiliki prin…

Laporan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyak…

Buku ini ditulis untuk merefleksikan perjalanan Keistimewaan DIY selama tujuh tahun, sehingga tulisan ini seolah memberikan pesan bahwa kita semua harus bangkit dengan penuh kesadaran untuk melakukan transformasi menatap perubahan masa depan. Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjadi inspirasi perubahan, menyongsong terwujudnya peradaban baru yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yakni: j…

Obligasi Daerah: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Asas Ke…

Obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah akan memberikan manfaat bagi daerah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas pengelolaan keuangan daerah. Buku ini bermanfaat bagi pemerintahan, baik pusat maupun daerah atau berbagai pihak terkait yang terlibat secara langsung dalam men…

Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah…

Kota Palopo dan Kabupaten Sekadau memiliki sejarah pemekaran daerah yang hampir sama. Kondisi geografis yang cukup jauh dengan daerah asal menyebabkan pelayanan publik menjadi terkendala. Butuh pengorbanan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila memerlukan pelayanan dari pemerintah daerah. Sehingga sentimen bahwa daerah di "nomor duakan" oleh daerah asal, semakin menguat dan m…

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Dinamika Hukum: Pemerintahan Daerah: Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-17093

Deskripsi Fisik

xvi, 159 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SYU d

Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori, Regulasi, dan Implementasi

Buku ini menyajikan hal-hal terpenting mengenai teori, regulasi, dan implementasi sistem dan administrasi pemerintahan daerah tentang: Definisi, Konsep, dan Teori Administrasi Sistem Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Kecamatan dan Kelurahan; Produk Hukum Daerah; Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Informasi serta La…

Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia

Buku ini berisikan kumpulan makalah dari para profesional, akademisi, dan pakar dibidangnya ini bertujuan untuk menyajikan hasil telaah komprehensif dengan pendekatan multiaspek mengenai pelaksanaan Pemilukada. Ditambah lagi, para penulis menyajikan data-data aktual untuk memperkaya wawasan pembaca. Beberapa aspek dikupas dalam buku ini. Mulai dari aspek normatif, penegakan hukum, pengawasan, s…

Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala daerah secara langsung

Buku ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para aparatur dan birokrat pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah otonom, juga para praktisi, agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan otonomi daerah

Hukum pemerintahan daerah : pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan …

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-385-5

Deskripsi Fisik

xxii, 386 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 JUA h

Otonomi daerah

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-416-695-2

Deskripsi Fisik

xvi, 169 Hal. ; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Yud o

Paradigma baru pemerintahan daerah menyongsong millenium ketiga

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-521-007-6

Deskripsi Fisik

v, 117 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 NIP p

Daerah Istimewa Yogyakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 336 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 POE d

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

199 Hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SUR w

Pemerintahaan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-450-527-4

Deskripsi Fisik

xvi, 324 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 GAD p

Memperkokoh Integrasi Bangsa

buku ini berisikan tentang fungsi dan peranan otonomi daerah di Indonesia

Pemecahan masalah yang analitik (analytical problem solving)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-3464-02-X

Deskripsi Fisik

140 Hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 HAR p

Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-184-2

Deskripsi Fisik

XIV, 270hlm. ; 20,5Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 KAH p

Otonomi & pembangunan daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang

2 buku