Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-454-051-1

Deskripsi Fisik

422 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 HAR k

Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh-Qadha

Menguraikan secara gamblang sistem beracara di pengadilan agama, sekaligus mengetengahkan dinamika penerapan hukum di peradilan agama,tarik-menarik antara hukum positif dan kesadaran hukum umat islam, menyorot berbagai kesenjangan dan usaha harmonisasi antara semangat dan nilai-nilai dalam bernegara dengan semangat nilai-nilai beragama. Bab 1 membahas dasar hukum dan pemeriksaaan perkara perdat…

Tentang Putusan Banding dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-702-8

Deskripsi Fisik

viii, 180 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.07 GAU p

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Ne…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-553-5

Deskripsi Fisik

x, 553 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 SUD p

Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…

Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 354 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.06 BAS e

Peradilan Agama Islam di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 268 p. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.45 LEV p

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Buku Ketiga

Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 …

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…

Penemuan hukum di peradilan agama: Perkembangan norma dan praktik terbaik

Praktik hukum sering mengalami tantangan baik secara formil maupun materil dikarenakan perkembangan yang terjadi di lapangan sosial. Hal ini yang menyebabkan para hakim di peradilan agama harus berusaha keras menemukan tafsiran yang sesuai makna operasionalnya. Dari sinilah timbul istilah penemuan hukum oleh para hakim. oleh karena itu penting sekali untuk mengatur dan membatasi kinerja hakim …

Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

Sistem Peradilan Pidana Indonesia : dalam perspektif pembaruan, teori, dan pr…

Dalam pengkajian terkinin mengenai sistem peradilan khususnya sistem peradilan pidana, hal tersebut mengalami perkembangan pesat yang juga mengembangkan arah pembaruan hukum di bidang peradilan pidana, hal tersebut mengalami perkembangan pesat yang juga mengembangkan arah pembaruan hukum di bidang peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejaka danya pihak yang merasa dirugikan atau sejak …

Transformasi Digital Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia

Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Buku ini menguraikan tentang transformasi sistem pengawasan badan peradilan Indonesia di era digital, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Badan…

Menyingkap mafia peradilan

Buku ini menelisik dengan tajam dan akurat ikhwal pola dan praktik kejahatan diwilayah pengadilan. buku ini yang mengungkap seluk beluk mafia peradilan, yang melibatkan banyak pelaku dan sekaligus akan menimpa setiap orang yang takberhati-hati hendak mencari keadilan di lembaga peradilan.

Peradilan Hubungan Industrial

Peradilan hubungan industrial ini dihadirkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian perselisihan industrial. Di dalam buku ini diuraikan secara jelas mengenai konflik atau perselisihan yang sering kali terjadi dalam hubungan industrial serta penyelesaiannya, diantaranya dengan cara negoisasi (bipartite), mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kinderrechtspraak en Kinderbescherming

"Melalui buku ini penulis ingin menyampaikan perihal keadilan anak dan perlindungan anak di Belanda. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi jelas bahwa dalam arti tertentu sulit untuk merekrut hakim anak yang sesuai dalam jumlah yang memadai dari pengadilan di Belanda. Tidak diragukan lagi ada minat yang tidak mencukupi pada pekerjaan ini, yang membuat tuntutan khusus pada dia yang aka…

Peradilan di Indonesia : dari abad ke abad

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

187 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.9 TRE

Menyingkap Mafia Peradilan

Buku ini membahas tentang seluk beluk mafia peradilan, menelisik dengan tajam dan akurat ikhwal pola dan praktik kejahatan di wilayah pengadilan. Mafia peradilan melibatkan banyak pelaku dan sekaligus akan menimpa setiap orang yang tak berhati-hati hendak mencari keadilan di lembaga peradilan. Praktik mafia peradilan bisa terjadi di lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, pengadilan, KPK, depart…

Teori & praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-amandemen

Bahasan dalam buku ini mengenai sejarah,tujuan,dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara;perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara;perihal surat kuasa;perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara;perihal sengketa peradilan tata usaha negara;perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal acara pemeriksaan biasa;perihal acara …

Sejarah Peradilan Islam

Kajian tentang sejarah peradilan Islam ini menyangkut berbagai aspek, tidak saja aspek regulasi dan atau materi hukum yang dikembangkan di lembaga peradilan,tetapi juga berkenaan dengan aspek-aspek integritas para hakim yang bertugas sebagai hakim di lemabaga tersebut. Kekuasaan hakim dan lembaga kehakiman menjadi kajian ilmiah terus-menerus oleh para akademisi dan para praktisi hukum, menginga…