Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan

Buku ini membahas posisi perempuan dan anak dalam sistem hukum dan persidangan di Indonesia, menyoroti akses keadilan, perlindungan hukum, serta praktik peradilan yang sensitif terhadap kelompok rentan.

Kontekstualitas : Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tanya jawab

Buku Kontekstualitas: Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Tanya Jawab membahas hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan pendekatan praktis melalui format tanya jawab. Buku ini menguraikan berbagai aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, mulai dari kompetensi peradilan, kedudukan hukum para pihak, tahapan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. D…

Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan

Buku kecil ini merupakan referensi awal mengenai penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dari pemilu ke pemilu pelanggaran yang berkenaan dengan aspek pidana, administrasi hingga hasil pemilu tidak semakin berkurang bahkan bertambah. Di satu sisi kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan ditengah kebutuhan sem…

Peradilan koneksitas : problematik dan prospektif

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…

Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huk…

Wajah sistem peradilan pidana anak : pertentangan antar-norma dan relevansiny…

Banyak literatur yang sudah membahas sistemperadilan pidana anak, tetapi belum ada yang membahas secarakhusus setiap norma yang saling bertentangan. Di dalam bukuini dianalisis secara tajam setiap persoalan dalam peraturanperundang-undangan yang relevan dengan sistem peradilanpidana anak. Selanjutnya, di setiap peraturan perundangundangan apakah terdapat pertentangan norma dan apakahrelevan nor…

Sistem Peradilan Pidana Kontemporer

Buku ini mengurai sistem peradilan pidana secara total khususnya di Indonesia sehingga diperoleh sebuah gambaran yang utuh. Dibagi ke dalam empat bab, yang menguraikan pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvensional dan non konvensional, pengkajian akan eksistensi aliran abolisionisme dan plea bargaining system yang dikembangkan dalam sistem hukum commo…

Sistem peradilan pidana : Suatu pembaharuan

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan buku ini terletak pada inventarisasi, sitematisasi dan analisis terhadap pembaharuan yang dihadirkan dari pu…

Lintasan sejarah dan gerak dinamika peadilan tata usaha negara (PERATUN)

Buku lintasan sejarah dan gerak dinamika peradilan tata saha Negara ini disusun secara sistematis dan memuat hal-hal penting tentang bagaimana peradilan tata usaha Negara mengalami pergerakan secara dinamis sejak saat pembentukannya. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara tetap mengingat pada asal-usul dan riwayat para pendahulunya dari para pencetusnya, aspek inilah yang diharapkan menjadi moti…

Menyingkap tabir mafia peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9492-96-3

Deskripsi Fisik

vii, 48p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.106 Men

Hukuman Mati Untuk Imam Imran

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

776 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.66 PAN h

Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia

2 eks

Pemerintahan & peradilan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-685-4

Deskripsi Fisik

xvi, 229 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 SOE p

Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh-Qadha

Menguraikan secara gamblang sistem beracara di pengadilan agama, sekaligus mengetengahkan dinamika penerapan hukum di peradilan agama,tarik-menarik antara hukum positif dan kesadaran hukum umat islam, menyorot berbagai kesenjangan dan usaha harmonisasi antara semangat dan nilai-nilai dalam bernegara dengan semangat nilai-nilai beragama. Bab 1 membahas dasar hukum dan pemeriksaaan perkara perdat…

Tentang Putusan Banding dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-702-8

Deskripsi Fisik

viii, 180 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.07 GAU p

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Ne…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-553-5

Deskripsi Fisik

x, 553 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 SUD p

Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…

Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 354 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.06 BAS e

Peradilan Agama Islam di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 268 p. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.45 LEV p