Persetujuan Linggajati Prolog & Epilog

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8628-22-5

Deskripsi Fisik

xl, 444 hlm. : il.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.026 AGU p

Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Studi Analitis

Buku ini mencoba menjawab semua permasalahan di atas dengan terlebih dahulu menguraikan eksistensi GATT dan WTO dalam era globalisasi, aspek-aspek hukum perdagangan internasional dalam kerangka GATT dan WTO, serta peran pemerintah dalam mengantisipasi penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO.

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pembuatan dan pengesahan pe…

UU Nomor 24 Tahun 2000

Hukum properti: karakteristik perjanjian jual beli properti dengan sistem inden

Buku ini membahas dengan lugas dan mendalam kondisi penjualan properti dengan sistem inden (pre project selling) yang objeknya belum ada atau belum sempurna (uncompleted building), khususnya dalam kawasan huniah rumah tapak di Indonesia, yang dikemas dalam wujud Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau perjanjian akan melangsungkan jual beli. Pada dasarnya PPJB bukan perjanjian pendahuluan (…

Het Haagsche Huwelijksverdrag

"Tulisan ini merupakan sebuah disertasi yang diajukan oleh Pieter Godfried Maria van Meeuwen untuk mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Leiden. Melalui tulisan dengan judul 'Het Haagsche Huwelijksverdrag', pembaca dapat mengetahui seputar perjanjian pernikahan di Den Haag. Tulisan ini dibagi menjadi 5 bab. Pada bab pertama Meeuwen membahas persyaratan material pernikahan. Dalam bab kedua b…

Het Handvest van San Francisco

"Jaspar dalam buku ini membahas tentang perjanjian Perjanjian San Fransisco yang telah diuji terhadap dasar hukum internasional. Dalam makalah yang baru diterbitkan, Jaspar telah mengedepankan dasar-dasar hukum internasional dan juga menunjukkan bahwa hukum ini memiliki kekuatan mengikat. Hukum ini sering diperdebatkan atau dibangun di atas dasar yang salah. Pernyataan Jaspar sampai pada kesimp…

Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU)

Buku ini mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asas perancangan kontrak, kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) secara hukum dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausul-klausul dalam kontrak yang dapat menimbulkan ma…

Conventions et Declarations Entre Les Puissances Concernant La Guerre L'Arbit…

Buku ini memuat teks-teks perjanjian di antara negara-negara yang memiliki kekuasaan di wilayah Eropa. Buku ini memuat hasil perjanjian di dalam tiga bahasa: Prancis, Jerman, dan Belanda. Teks-teks perjanjian ini bertopik pada kepentingan arbitrase dan netralitas di antara negara-negara tersebut. Buku ini memuat dua puluh perjanjian, di antaranya: Deklarasi Paris 16 April 1856, Deklarasi St. Pe…

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016 …

--

Makna konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Pada implementasinya, konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali merugikan masyarakat. Banyak praktik tata cara penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan.

Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan

Pembaruan hukum perdata secara nasional telah dilakukan secara parsial. Agar masyarakat tidak melupakan bahwa pembaruan parsial itu berada dalam satu siatem yang memiliki dasar berupa asas-asas hukum terpadu, maka buku ini disusun khususnya mengenai ajaran umum merupakan dasar-dasar hukum perjanjian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Memora…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2016 dalam Lembaran Negara No.11 Tambahan Lembaran Negara No. 5837, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Pbningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait. Beberapa…

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Buku ini mengkaji tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ditulis oleh tiga peneliti bidang hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Meski tema utamanya tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun titik tekan kajian masing-masing penulis berbeda-beda. Tulisan pertama, mengkaji upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui kerja sama…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perse…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5672, merupakan undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di Bi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perja…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perset…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…

The core international human rights treaties

Perjanjian mengenai hak asasi manusia yang disusun oleh OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Format penulisan dalam buku ini dibuat semudah mungkin untuk lebih mu…

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun 1959 rapat ke-16 s/d 33 tentang ruu p…

Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1959 rapat ke-16 s/d 33 membahas tentang jawaban pemerintah atas pemandangan umum para anggota DPR babak I mengenai RUU tentang perjanjian bagi hasil. Dan RUU tentang penetapan UU darurat no.1 tahun 1958 tentang perubahan uu no.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pengadilan ketentaraan sebagai uu.

ASEAN Document Series 1996-1997

Buku ini berisi tentang perjanjian-perjanjian di tingkat negara-negara ASEAN pada tahun 1996-1997