Ditapis dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Ta…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2705. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932. Sebagaimana diketahui peraturan pajak kekayaan, yang berlaku dewasa ini disusun berdasarkan suatu azas, bahwa pemilik harta kekayaan yang mendatangkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Ta…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2704. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Peraturan-peraturan pajak pendapatan yang berlaku mengandung beberapa kelemahan. Menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, Direktorat Pajak harus member…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Ta…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2703. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak. Hingga kini pemungutan pajak perseroan masih merupakan suatu pemungutan kemudian, yaitu bahwa pajak perseroan ini baru ditetapkan dan dibayar sesudah tahun-buku wajib paj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 2 Agustus 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986 merupakan undang-undang yang dibentuk dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan sebelumnya sehingga dipandang perlu penyempurnaan dengan menitikberatkan pada peningkatan asas keadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 1956 tentang Penghapusan Ordo…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1956 dalam Lembaran Negara nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 1134. Undang-undang ini mengatur tentang pembebasan bea meterai, pajak pendapatan, dan pajak perseroan. Dengan ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 untuk membatasi sementara Aturan Bea Meterai 1921 dan ordonansi Bea Balik Nama diadakan suatu pembebasan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1959 tentang Penetapan ”Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Juni 1959 dalam Lembaran Negara nomor 63. Undang-undang ini mengatur tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 489. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pemungutan pajak penjualan. Dasar pemungutan pajak penjualan dalam berbagai negeri sangat berbeda. Dalam hal ini dapat dibedakan dua macam cara, yaitu: dipungut pajak setiap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 84, Tambahan Lembaran Negara nomor 488. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang penilaian dari pendapatan dan kekayaan. Untuk pemungutan pajak-pajak atas pendapatan, upah, dan kekayaan, bagian-bagian pendapatan, upah dan kekayaan yang diperoleh di luar …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 356. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pemungutan pajak verponding. Setelah pendudukan tentara Jepang, terjadi rintangan untuk pemungutan pajak verponding menurut peraturan-peraturan dalam ordonansi verponding 19…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 486. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pengubahan dan penambahan ordonansi pajak peralihan. Ordonansi pajak peralihan tahun 1944 tidak mengenal kewajiban untuk mengadakan pembukuan oleh wajib pajak yang menjalank…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undan…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 496. Undang-undang ini menjelaskan berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah