Inilah kisah yang mengabadikan pengalaman pribadi Chappy Hakim selama sekitar dua setengah tahun bergiat di PT Freeport Indonesia sebagai Senior Advisor dan Presiden Direktur. Pengalaman ini menarik dan penuh dengan pelajaran hidup, yang juga menjadi semacam laporan akhir masa tugasnya di Freeport.
Buku ini terdiri dari 8 bab, 4 bab yang membahas seputar UU Minerba yang tidak terimplementasi secara maksimal. Untuk Bab 3 membicarakan karut-marut divestasi PTFI .
Pengusahaan mineral dan batubara dengan berbagai kepentingan melahirkan konflik atau sengketa. Terdapat kepentingan pemerintah, Pelaku usaha pertambangan. Muncullah berbagai konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan masyarkat lokal, pemerintah dengan masyarakat lokal, dan masyarakat dengan masyarkat akibat benturan kepentingan penguasaan dan pengusa…
Buku ini adalah hasil investigasi pembebasan tanggal 1 Oktober 1931 di industri pembuatan dan pembuatan kapal, industri pertambangan dan industri pelayaran niaga di perusahaan pelabuhan. Kemudian buku ini dibangun dengan kerjasama dari Pengawas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan Pelabuhan, Pengawasan Tambang, dan Pengawas Pengiriman. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yaitu Industri b…
buku ini menyajikan dua subjudul analisis mendalam bedasarkan dua laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018. titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi …
Kesiapan Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi investor asing ditunjukan dengan diterbitkannya UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Buku bertjuan untuk mengetahui bagaimana dua perusahaan Amerika Serikat di bidang pertambangan,PT Free Po…
Dalam implementasinya, UU Minerba telah 7 kali diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hanya 4 permohonan yang dikabulkan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. 2. Pasal 22 huruf a,hu…
Buku ini mendeskripsikan konsep penguasaan negara di bidang mineral dan batu bara yang didasarkan atas konsep negara hukum kesejahteraan (verzorgingsstaat) dalam makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya sebagai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Atas pemikiran tersebut, pemerintah mengganti U…
Buku ini merupakan buku yang mengkaji dan menganalisis secara sistematis tentang pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
Berisi kajian atau studi mengenai prospek bisnis pertambangan mineral di Indonesia (Pasca UU Minerba). Pada studi ini pembahasannya meliputi cadangan tambang mineral,status perusahaan tambang mineral menurut KK Generasi I-VII,perkembangan produksi mineral,penjualan di pasar domestik, harga dan perkembangan ekspor. Selain itu dilengkapi dengan pembahasan mengenai perkembangan proyek-proyek di se…
Buku ini mencoba melakukan tinjauan kritis secara yuridis dan dalam tataran implementasinya atas pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang berjalan selama ini, mulai dari pengungkapan konsep dasar hak menguasai negara atas bahan galian, filosofi tahapan kegiatan usaha pertambangan, pengaturan usaha pertambangan, konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar sampai d…
Penelitian Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" disertai seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuesioner kepada responden hakim yang dilaksanakan di tiga kota yaitu Samarinda, Kendari dan Banjarmasin dengan jumlah peserta 30 orang hakim di wilayah hukum pengadilan setempat dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku laporan. Illegal mining merupakan istilah yang lazim dala…
Bab 1& 2 membahas pengertian dan asas-asas hukum pertambangan,bab 3 penggolongan bahan galian,bab 4 kuasa pertambangan,bab 5 aspek hukum pertambangan rakyat,bab 6 konsep teoritis dan momentum terjadinya kontrak karya,bab 7 kajian yuridis terhadap perubahan substansi kontrak karya,bab 8 batu bara,bab 9 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, bab 10 aspek hukum minyak dan gas bumi,ba…
Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indoneisa, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 merupakan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan min…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Nopember 1962 dalam Lembaran Negara No. 80 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2505 merupakan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak memenuhi Kebutuhan dalam Negeri, bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Kewajiban Perusahaan Minyak M…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 1961 dalam Lembaran Negara No. 216 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2274 merupakan undang-undang tentang Tambahan atas lampiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan, bahwa masih ada hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949 dan hingga tanggal 25 April 1959 tidak atau belum d…