Konflik Pertanahan

Konflilk adalah sebuah keniscayaan dalam interaksi dan dinamika kehidupan masyarakat di mana pun. Konflik pertanahan pun akan terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat, karena tanah memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi simbol status sosial. Konflik pertanahan di Indonesia bersifat kompleks karena tidak hanya terkait aspek hukukm tanah, melainkan juga terkait variabel-variabel nonhukum

tanya jawab masalah pertanahan

perlunya bantuan dari segenap lapisan masyarakat untuk turut serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang kita kenal dengan nama program catur tertib pertahanan yang meliputi tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup..

Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang

Buku ini memberikan pengertian tentang aturan-aturan hukum dan praktik kegiatan terkini yang terkait dengan agraria/pertanahan dan tata ruang. Sejak pembentukan kabinet baru tahun 2014, urusan tata ruang disatukan dengan urusan agraria dan pertanahan dalam Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggabungan tersebut merupakan sinyal positif bagi pengelolaan ruang dan agrar…

Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi…

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-428-483-1

Deskripsi Fisik

xxxiv, 659 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 HAR h

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalah yang berujung pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain pemerintah pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang…

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-180-6

Deskripsi Fisik

xv, 223 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaks…

berisi Peraturan Presiden RI Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ini dilengkapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Pertanahan Dan Perumahan Tahun 2004-2005

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ini membahas antara lain Undang-undang pertanahan, Perpu Pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria/KBPN, Keputusan Menteri Agraria/KBPN, Surat edaran Menteri Agraria/KBPN.

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku ini memuat: Undang-undang pertanahan, Perpu pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keppres Pertanahan, Peraturan Menteri agraria/KBPN, Keputusan Menteri agraria/KBPN, Surat edaran Menteri agraria/KBPN, Intruksi Menteri agraria/KBPN

Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 448 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 556 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Mei 1997 dalam Lembaran Negara Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688, undang-undang ini mengatur ketentuan tentang tanah yaitu yang mempunyai fungsi sosial sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa maupun bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang baik bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh s…

Masalah tanah di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

94p. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-