Propincie Oost-Java: Jaarverslag 1933 (Provincie Oost-Java: Jaarverslag 1933)

Buku laporan tahunan seputar Provinsi Jawa Timur yang dibukukan oleh pemerintahan Belanda di atas nama gubernur J. H. B. Kuneman sebagai perwakilan dewan provinsi Jawa Timur. Buku laporan tahun 1935 ini terdiri dari tujuh bagian utama yang membahas perihal krusial, bagian pertama mengenai Pemerintahan Provinsi yang membahas komposisi susunan pemerintah, operasi dan regulasi pemerintahan. Bagian…

Propincie Oost-Java: Jaarverslag 1935 (Provincie Oost-Java: Jaarverslag 1935)

Buku laporan tahunan seputar Provinsi Jawa Timur yang dibukukan oleh pemerintahan Belanda di atas nama gubernur J. H. B. Kuneman sebagai perwakilan dewan provinsi Jawa Timur. Buku laporan tahun 1935 ini terdiri dari tujuh bagian utama yang membahas perihal krusial, bagian pertama mengenai Pemerintahan Provinsi yang membahas komposisi susunan pemerintah, operasi dan regulasi pemerintahan. Bagian…

Provincie West-Java Jaarverslag 1936

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1936 ini dibuat di masa kepemimpinan Van Der Hoek sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur : " Batavia, 31 Maret 1937. Jika benar kehidupan politik dalam istilah historisnya, articulate connection tidaklah statis, tetapi dinamis - seperti masa kini, niscaya dalam derajat khusus untuk perubahan bentuk pemerintahan provinsial di era sekarang. …

Provincie West-Java Jaarverslag

Buku ini disebutkan berisi laporan untuk tahun 1935, 1936, dan 1937 tentang perluasan penting dari kantor administrasi provinsi. Pada tahun 1938, tahun pertama dalam jabatan dewan provinsi keempat dan dari Kolese yang dipilih oleh yang terakhir, tidak ada pemindahan. Bagian baru dari urusan administratif negara. Dua langkah yang timbul dari Perintah Pengalihan Informasi Pertanian untuk Jawa dan…

Provincie Midden-Java Jaarverslag 1938 - Deel 1

Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …

Provincie West-Java Jaarverslag 1926

Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…

Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…

Het Nederlandsch Provinciaal Recht

Kranenburg dalam buku Het Nederlandsch Provinciaal Recht membahas tentang hukum provinsi Belanda. Hukum provinsi merupakan bagian dari hukum negara dan administrasi yang sangat erat kaitannya dengan bagian-bagian lainnya, tentu saja tidak dapat dipisahkan. Akhirnya, setiap bagian dari hukum yang menunjukkan koherensi internal dikeluarkan dari kerangka umum untuk menjadi objek penyelidikan yang …

Kenang-Kenangan DPRD-GR Provinsi Jawa Timur

Buku ini merupakan dokumentasi dari dari kegiatan DPRD GR. Buku ini menjadi kenang-kenangan yang memuat langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan DPRD GR selama periodenya menjabat di tahun 1966-1971. Buku ini memuat foto-foto dokumentasi serta kumpulan sambutan para petinggi daerah dan beberapa pemaparan mengenai perkembangan p[rovinsi Jawa Timurdan kegiatan pada tanggal 11 Oktober 1956 dimana pro…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Sulawe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

26/2004

Laporan akhir hasil penelitian pengkajian teknis pembentukan provinsi Papua B…

Keinginan masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Barat untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya untuk terlepas dari Provinsi Papua Barat yang diwujudkan dengan melakukan kebijakan yang mengarah kepada pembentukan daerah otonom baru.

Naskah akademik pemekaran provinsi Papua Tengah

Pemekaran di Papua dipercaya sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Buruknya akses sebagai akibat tertinggalnya pembangunan infrastruktur telah menempatkan masyarakat Papua sebagai segmen masyarakat yabg kurang beruntung di tengah melimpahnya semberdaya alam setempat.

Naskah akademik: Proposal kelayakan Kabupaten Panipi Provinsi Gorontalo

Dalam bentukan Kabupaten Panipi di Propinsi Gorontalo perlu disusun proposal kelayakan pembentukan kabupaten Panipi sebagai bahan kajian dan pertimbangan, terutama aspek historis.

Naskah akademik: Dokumen usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan

Kajian ini berisikan dokumen-dokumen usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan antara lain adalah keputusan Dewan Perwakila Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan keputusan Bupati Kepulauan Talaud dan Keputusan Badan permusyawaratan Desa.

Naskah Akademik: Revisi Kajian Kuantitatif Kelayakan Pembentukan Kabupaten Lo…

Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…

Indonesia My Homeland: 33 Provinces United Indonesia Cabinet Government

This book entitled Indonesia My Home, is hoped to fulfill the needs and wants of people to know what developments and progress had been achieved. It will open the vast realm of studies in the field of government and development, to assemble a force capable of achieving welfare, security and sovereignty for the people in the future. This book objectively potrays contemporary developments in our …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.23, Tambahan Lembaran Negara no. 5401, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Tirawuta,Loea,Ladongi,Poli…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.21, Tambahan Lembaran Negara no. 5399, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kelpulauan Sula terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Taliabu Barat,Taliabu…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.19, Tambahan Lembaran Negara no. 5397, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju terdiri atas 5(lima) kecamatan,yaitu Tobadak,Pangale,Budong Budong,Top…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.18, Tambahan Lembaran Negara no. 5396, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kabupaten Malaka yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu terdiri dari 12(dua belas) kecamatan, yaitu Malaka Tengah,Malaka Barat,Wewiku,Wel…