Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 21 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Republik Indonesia"
# Debug Box 
/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))"
  "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 10"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  ":subject" => "'+\"Republik Indonesia\"'"
]
Hal. Awal Sebelumnya 1 2
cover
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1978-1983
Komentar Bagikan
Yayasan Marga Jaya

Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
325 hlm. ; gmbr. ; 25 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
R 959.8 PRE
cover
Undang - undang RI tahun 1999
Komentar Bagikan
Cv. Tamita Utama

buku ini merupakan kumpulan undang undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, buku ini juga dilengkapi dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd tahun anggaran 1999-200, uu no 7 tahun 1999 tentang apbn. 1999-2000, dan keppres no 6 tahu 1999 tet…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
424 hlm. ; 23 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
R 350 IND u
cover
Sistem Pelaporan Kegiatan Anggota DPR RI
Komentar Bagikan
Hasanuddin WahidUjianto Singgih Prayitno

Sistem pelaporan tidak saja berfungsi sebagai parameter akuntabilitas dari wakil rakyat, melainkan juga sebagai media bagi anggota dewan dalam berkomunikasi dengan kontituennya, alat komunikasi politik dengan konstituen, sekaligus sebagai alat kontrol bagi konstituen terhadap wakil rakyat yang mewakili aspirasi mereka.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
68 hlm.; 19.5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
060 HAS s
cover
Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat RI Hasil Pemilu 1971
Komentar Bagikan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
16 hlm, 22 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
306.23 SEK m
cover
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang Perubahan a…
Komentar Bagikan

keputusan presiden republik indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 280 hal, 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kec…
Komentar Bagikan

undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah & undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 328 hal, 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjan…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5514, merupakan undang-undang mengenai Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, kh…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjan…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 5513, merupakan undang-undang mengenai Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi penyidikan, penuntutan, atau proses acar…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Pe…
Komentar Bagikan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Mei 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2963 undang-undang ini menetapkan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 diperlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 d…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1949 tentang Pengesahan Konst…
Komentar Bagikan

Mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1988 tentang Perubahan atas Un…
Komentar Bagikan
Republik Indonesia.Presiden

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1988 dalam Lembaran Negara Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368 merupakan undang-undang yang membahas Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Angkatan bersenjaa Republik Indonesia perlu menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Hal. Awal Sebelumnya 1 2