buku ini mengenai hukum agraria dengan berbagai masalah tertentu yang berkenaan pertanahan di Indonesia. Dua diantaranya mengenai maslah pencabutan hakl-hak atas tanah untuk kepentingan umum dan masalah pembebasan tanah ditinjau dari sudut hukum agraria, berlaku baik yang berupa konsepsi-konsepsi hukum mengenai kedua masalah tersebut. prosedur pelaksanaannya maupun peraturan-peraturan hukum yan…
Permasalahan-permasalahan aktual pertanahan hadir dalam buku ini, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan, pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah, masalah relokasi korban tsunami, hingga kritik terhadap Perpres 36 tahun 2005.
"Dinamika Politik Pertanahan Indonesia", merupakan tema Jurnal Bhumi kali ini, sebuah tema yang diangkat untuk mendiskusikan persoalan- persoalan terkait politik dan kebijakan pertanahan nasional di Indonesia. Arah politik pertanahan In- donesia dari masa ke masa diwujudkan dalam bentuk kebijakan pertanahan sejak masa kolonial berupa investasi perkebunan, baik yang dilakukan de sebelum 1870 mau…
Build Operate & Transfer (BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.
Buku Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia membahas tentang penyebab, karakter, dan akibat dari konflik-konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat perdesaan di Indonesia. Berdasarkan dokumentasi skala besar pertama kali atas 150 kasus konflik kelapa sawit, penulis mendiskusikan bagaimana masyarakat melakukan protes terhadap perusahaan-perusahaan sawit, mengapa mereka me…
PPAT memiliki peranan yang sangat di dalam kkehidupan masyarakat khususnya dallam hal peralihan Hak Atas Tanah Keberadan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnua rferensi-refensi yang menjelaskan …
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol Semarang–Demak yang dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini belum selesai. Masalah utamanya karena terjadinya abrasi atau musnahnya tanah akibat pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Abrasi mengakibatkan hilangnya hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah karena tanah terse…
Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…
Buku ini membahas tentang seluk-beluk pelaksanaan sebuah proyek pendaftaran tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (Proyek ajudikasi), disebuah kampung kumuh (kampung Rawa) di DKI Jakarta. Menguraikan berbagai persoalan sosial terkait pelaksanaan dan efektifitas proyek tersebut untuk mencapai tujuan peningkatan keamanan penguasaan atas tanah bagi warga miskin serta akibat lebih lanju…
Buku ini membahas urgensi pembaruan agrarian pada era indutrialisasi, prinsip-prinsip tata guna tanah dan penggunaan tanah, penggunaan hak atas tanah untuk industry baik sebelum maupun setelah berlakunya UUPA, implikasi perjanjian TRIMS terhadap hokum agrarian Indonesia, implikasi PP Nol 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah terhadap industrialisasi, p…