Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

129 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-480-1

Deskripsi Fisik

x, 191 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 NAS h

Teori & Praktek peradilan tata usaha negara

Buku ini berisi antara lain dasar-dasar peradilan tata usaha negara, subyek dan obyek sengketa TUN, kompetensi PTUN, alur penyelesaian sengketa TUN, gugatan, penundaan pelaksanaan keputusan TUN, rapat permusyawaratan, pemeriksaaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat, putusan upaya hukum dan eksekusi.

Mengenal peradilan tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-18-7

Deskripsi Fisik

viii, 236 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0664 LOP m

Konsep pelaksanaan keputusan tata usaha negara : penundaan pelaksanaan Keputu…

Buku ini memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TataUsaha Negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusanan tata usah…

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…

Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan

Buku ini merupakan kumpulan berbagai tulisan yang mengetengahkan uraian mengenai peradilan tata usaha negara (peratun) atau peradilan administrasi. Selain itu, dalam buku ini disajikan mengenai permasalahan-permasalahan peraturan dan disusun secara kronologis. Tujuan penulisan buku ini mencakup tinjauan dari berbagai aspek situasuional, terutama bagi mereka yang dalam praktik tugas dan karyanya…

Hukum tata usaha negara dan hukum peradilan tata usaha negara Indonesia

Secara subtantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan - definisi, tindakan , perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat).

Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Sebuah analisis yang mendalam tentang usul,kewenangan dan kinerja pengadilan tata usaha negara, baik dari sudut pandang hukum maupun ilmu sosial. Sasaran utama analisis ini adalah untuk menilai apakah pengadilan tata usaha negara telah menawarkan perlindungan hukum yang mangkus bagi warga negara dari sudut pandang supremasi hukum, apa kekuasaan pengadilan itu dan bagaimana kekuasaan itu dipergu…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96055-9-8

Deskripsi Fisik

x, 205 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SOE h

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-53-5

Deskripsi Fisik

x, 299 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 TJA h

Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-404-164-5

Deskripsi Fisik

vii, 142 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 MAN k

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5079. Perubahan undang-undang ini meliputi penguatan pengawasan hakim baik pengawasan internal maupun eksternal; memperketat pengawasan hakim; pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc; mekanisme tata cara pengangkatan dan pemberhenti…