Setting Program PABX Siemens HICOM 350H pada Gedung DPR RI

Laporan penelitian ini membahas mengenai prinsip kerja Private Automatic Branch Exchange (PABX) Siemens HICOM 350H secara umum, dan setting program pada PABX HICOM 350H di gedung DPR RI.

Private Automatic Branch Exchange (PABX)

Laporan penelitian ini membahas mengenai prinsip kerja Private Automatic Branch Exchange (PABX) di gedung DPR RI.

Himpunan risalah rapat paripurna DPR RI tahun 1988/1989 rapat ke-22 tentang R…

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1988/1989 rapat ke-22 membahas tentang pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang APBU 1989/1990 beserta nota keuangan. dan pembicaran tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang telekomunikasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pencurian Pulsa Melalui Short Messa…

Tulisan ini menekankan pada maraknya pencurian pulsa melalui SMS. Kondisi ini merupakan bukti kurang terlindunginya hak konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hukum perlindungan konsumen menjadi penting karena konsumen selain memiliki hak-hak yang bersifat spesifik. Regulasi yang tidak tegas merupakan salah satu penyebab kurang terjaminnya perlindungan hukum terhadap konsumen penggun…

Himpunan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 1526 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Handbook for private suppliers and operators

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-92133-42-0

Deskripsi Fisik

184 hal : 20 cm

Judul Seri

Telecommunications in Indonesia

No. Panggil

384 TEL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 4 Juni 1964 dalam lembaran Negara nomor, tambahan lembaran Negara nomor, merupakan undang-undang sebagai yang menyatakan bahwa telekomunikasi perlu dikuasai dan diselenggarakan oleh Negara. Peraturan-peraturan telekomunikasi yang berlaku dewasa ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemajuan yang pesat dibidang teknik pada umumn…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan konve…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 1985 dalam lembaran Negara nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 3308 tentang Konvensi Telekomunikasi Internasional. Konvensi ini telah diratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Konvensi ini memuat daftar negara peserta, beberapa istilah dalam telekomunikasi, perjanjian antara PBB dan perhimpun…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881 merupakan undang-undang yang disusun untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Adapun isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terdiri dari: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penye…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1957 tentang Perjanjian Intern…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1957 dalam Lembaran Negara nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 1159. Undang-undang ini mengatur pengakuan penuh hak kedaulatan masing-masing Negara, khususnya Indonesia sebagai anggota International Telecommunication Union untuk mengatur pengiriman berita jarak jauh; memuat peraturan-peraturan telegrap, peratu…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 April 1989 dalam Lembaran Negara Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3389 undang-undang ini membahas tentang Telekomunikasi yang memuat masalah teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa meningkatkan kesejahteraan umum dan kema…