Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Srikandi dalam Pengelolaan Tata Persuratan p…

Dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan tata persuratan, pada kantor Perwakilan DPD RI Provinsi NTB beranjak dari latar belakang bahwa tugas dan fungsi Jabatan yang saat ini diemban mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan dan pengamanan, hal ini menjadi factor utama dalam permasalahan …

Optimalisasi Penggunaan Cloud Storage Sebagai Media Penyimpanan Berbasis Digi…

Penulis menetapkan permasalahan isu optimalisasi penggunaan cloud storage agar dokumen dapat diakses dimana dan kapan saja yang membuat proses kerja berjalan lebih cepat dan efektif. Diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja digital di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV

Optimalisasi Mekanisme Pembagian Tugas Kerja di Komisi Kajian Ketatanegaraan …

Tujuan dari penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah agar dapat menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui aktualisasi kegiatan dengan menggunakan pendekatan esensi Manajemen ASN dan SMART ASN untuk memecahkan isu “Kurang Optimalnya Mekanisme Pembagian Tugas Kerja di Komisi Kajian Ketatanegaraan (K-3) MPR RI Hingga 2022.

Manajemen Folder Berbasis Digital pada Sekretariat BULD (Badan Urusan Legisla…

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasar ASN dan kedudukan serta peran PNS dalam melaksanakan tugas sebagai Analis Legislasi. Selain itu, aktualisasi memberikan kebermanfaatan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyimpanan materi persidangan yang terdiri dari dokumen rapat dan dokumen teknis pendukungnya pada Tahun Sidang 2022-2…

Optimalisasi Penomoran Nota Dinas Berbasis Web dan Integrasi Arsip Nota Dinas…

Program aktualisasi dilaksanakan guna menyelesaikan isu belum optimalnya proses penomoran Nota Dinas dan surat dari sekretariat yang masih manual dan belum terintegrasinya arsip Nota Dinas dan dokumen pendukungnya secara elektronik. Melalui program ini isu dapat dipetakan akar masalahnya dan dicari solusinya.

Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Buku ini berisi tentang pemusnahan arsip yang merupakan suatu fase dalam manajemen kearsipan yang kedudukannya pada siklus hidup arsip merupakan jembatan lain bagi akhir riwayat arsip dinamis yang tidak masuk dalam kategori arsip permanen. Buku ini akan sangat bermanfaat untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip terutama di lingkungan pemerintah daerah.

Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif

Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif DPR RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu diharapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penyusutan arsip pada unit-unit kerja dilingkungan Setjen DPR RI, khususnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pekasanaan tugas dan fungsi Dewan.

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Pengembangan Pengelolaan Kegiatan Pendokumentasian Dokumen di Bagian Persidan…

Pembangunan sistem e-Filing di Bagian Persidangan Paripurna Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI dimaksudkan untuk mendokumentasikan bahan-bahan Rapat Paripurna Dewan yang semula dilakukan dengan cara konvensional menjadi secara digital/elektronik. Diharapkan dengan pembangunan sistem pendokumentasian secara digital/elektronik (e-filing), dapat mengefisienkan pencarian dokumen-dokumen s…

Laporan Praktik Kerja : Pengadaan Bahan Perpustakaan Di Perpustakaan Sekretar…

Laporan praktik kerja ini berisi tentang pengadaan bahan perpustakaan di Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI dan alih media di bidang Arsip dan Dokumentasi DPR RI.

Pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

[vi], 170 hlm. : ilus. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.752 PED

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Manajemen Kearsipan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3500-78-6

Deskripsi Fisik

206 hlm.: Il.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

651.5 SUR m

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Mei 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964 undang-undang ini dibuat untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia di masa yang lampau, sekarang dan yang akan datang, dan berhubungan d…

Manajemen Kearsipan

Edisi

4

ISBN/ISSN

979-526-017-05

Deskripsi Fisik

x, 274 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kearsipan 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-413-577-7

Deskripsi Fisik

244 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-