Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembo…

Pada saat naskah buku ini ditulis kurang lebih 7 tahun yang lalu pada waktu itu Pengadilan berpandangan bahwa paling tidak untuk 3 buah perkara kartel, yaitu perkara fuel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung ditolak oleh Pengadilan

Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukumnya. Pembahasannya dimulai dari arti penting diterbitkannya undang-undang ini, perbandingannya dengan praktik di negara-negara lain, yang telah lebih dahulu menerapkan undang-undang ini, keseluruhan ruang li…

Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

124 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.025 LOP

Pokok-pokok tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 173p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 BEL

Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan …

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Buku Ketiga

Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.

Seuntai pengetahuan tentang usaha tani Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi,439 hal ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Seminar Segi-Segi Hukum Pembinaan Kota dan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 353 hlm. : il. ; 21 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.63 IND

UMKM 4.0 : strategi UMKM memasuki era digital 4.0

Buku ini memberikan gambaran dan wawasan untuk calon UMKM atau wirausaha skala UMKM tentang era revolusi digital 4.0. Siap tidak siap era 4.0 akan tiba, bahkan sudah dapat dirasakan perubahan era yang ditandai dengan mulai bergesernya gaya belanja konsumen dari luring ke daring. Dengan buku ini, pelaku UMKM akan mendapatkan wawasan dan panduan mengenai: gambaran era revolusi 4.0; karakter konsu…

Pembiayaan UMKM

Topik Pembiayaan UMKM yang ditulis oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sangat relevan pada situasi pandemi Covid-19 yang dihadapi Indonesia saat ini. Mitigasi pandemi membutuhkan pengurangan mobilitas masyarakat, yang menjadi prinsip dasar bekerjanya perekonomian. Indonesia tidak memilih kebijakan karantina wilayah (lockdown) terutama karena tingginya porsi kegiatan UMKM dalam perekonom…

Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Bunga rampai "Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19" ini menelisik dampak pandemi Covid-19 menelisik dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja makroekonomi nasional, upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah serta masyarakat berpendapatan rendah. Didiskusikan juga keterpurukan maskapai penerbangan nasional dan daya saing daerah di …

Lembaga peradilan tata usaha negara: suatu orientasi pengenalan

Buku ini berisi pengenalan lembaga peradilan tata usaha negara.

Hak menguasai negara : dalam privatisasi BUMN

Pada bagian pertama buku ini analisis hukum tata negara dan administrasi ekonomi tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan privatisasi, terutama dalam kaitannya dengan aspek penguasaan negara. Pada bagian kedua membahas mengenai Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional, dipaparkan perjalanan sejarah dan tujuan pendirian BUMN, selanjutnya lebih detail pembahasan adalah mengenai pri…

Hukum persaingan usaha di Indonesia

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undng nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya pengusaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat

Produire

Buku ini membahas tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam sebuah negara. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh uang dan bagaimana sektor-sektor produksi yang menjadi cara untuk memperoleh uang itu saling bergantung dan terkait. Selain itu, buku ini juga menyediakan informasi tentang kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam dunia ind…

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

Buku ini membahas tentang paket pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977, Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menetri Kehakiman dan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. …

Undang - undang nomor 9 tahun 1995 : tentang usaha kecil

DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995

Teori & praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-amandemen

Bahasan dalam buku ini mengenai sejarah,tujuan,dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara;perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara;perihal surat kuasa;perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara;perihal sengketa peradilan tata usaha negara;perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal acara pemeriksaan biasa;perihal acara …

Paving the way in reading and writing

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-7879-6414-X

Deskripsi Fisik

xxi, 246 hal. : il.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-