UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 228, Tambahan Lembaran Negara no. 5361, merupakan undang-undang yang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbugan ekonomi Indonesia dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sekit…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 229, Tambahan Lembaran Negara no. 5362, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rent…
Buku ini berisi pedoman umum yang dapat dijadikan acuan/landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai perwujudan dari upaya bersama pada bidang pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya (TR).
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 227, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pangan. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan P…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 212, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 183, Tambahan Lembaran Negara no. 5343, merupakan undang-undang yang mengenai Industri Pertahanan. Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 182, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Veteran Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 samp…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 178, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2012 dalam Lembaran Negara no. 158, Tambahan Lembaran Negara no. 5336, merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nega…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 153, Tambahan Lembaran Negara no. 53132 merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 149, Tambahan Lembaran Negara no. 5330, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi A…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 148, Tambahan Lembaran Negara no. 5329, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Ahak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 117, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD, khususnya …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 116, Tambahan Lembaran Negara no. 5315, merupakan undang-undang yang mengenai Penanganan Konflik Sosial,disini terdapat tiga argumentasi yaitu argumentasi filosofis yaitu jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan NKRI, argumentasi sosiologis adalah tujuan NKRI yaitu melindungi segenap bangsa I…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 115, Tambahan Lembaran Negara no. 5269, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluargany…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 April 2012 dalam Lembaran Negara no. 93, Tambahan Lembaran Negara no. 5306, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan ASEAN Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme),dimana seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat pandanga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2012 dalam Lembaran Negara no. 87, Tambahan Lembaran Negara no. 5303, merupakan undang-undang yang mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
UU Nomor 8 Tahun 1997