Kranenburg dalam buku Het Nederlandsch Provinciaal Recht membahas tentang hukum provinsi Belanda. Hukum provinsi merupakan bagian dari hukum negara dan administrasi yang sangat erat kaitannya dengan bagian-bagian lainnya, tentu saja tidak dapat dipisahkan. Akhirnya, setiap bagian dari hukum yang menunjukkan koherensi internal dikeluarkan dari kerangka umum untuk menjadi objek penyelidikan yang …
Buku ini berisi tentang kumpulan artikel yang telah diterbitkan di Haagsche Maanblad pada tahun 1924 dan 1925. Kumpulan artikel tersebut membahas Staat en Kerk (Negara dan Gereja) dan Actueele Staathuishoudkunde (Keadaan Ekonomi Saat Ini). Dalam isu-isu yang diuraikan secara singkat di artikel-artikel tersebut merupakan inti dari perbedaan politik di Belanda. Posisi yang mereka ambil sehubungan…
Buku karangan Josephus Jitta berisi tentang pemikiran negara korporat di Belanda. Pada waktu tertentu, kata dan konsep tertentu menjadi mode, semua orang membicarakannya. Umat manusia tampaknya dibagi menjadi dua kelompok, salah satunya mengharapkan solusi dari semua kejahatan sosial dari konsep baru itu. Sebaliknya, orang lain melihatnya sebagai akar penyebab semua kesengsaraan. Polemik …
Buku berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanda dibahas, mulai dari pengertian, posisi dalam konstitusi degara, hukum yang mengatur, siapa pihak yang terlibat dan bertanggungjawab, Sistem perhitungan, Penyederhanaan, hingga dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran proses penganggaran juga dicantumkan dala…
Van Assenderp membahas hukum tata negara Belanda dan Hindia Belanda dalam buku ini. Buku ini digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Hukum tata negara Hindia Belanda selalu disajikan dengan cara yang buruk dalam buku Belanda tertentu, sayangnya buku-buku tersebut terus digunakan oleh sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Penerbitan buku ini selain bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hu…
buku ini merupakan buku petunjuk yang dapat memudahkan pembaca untuk mecari dengan cepat mengenai lembaran negara atau tambahan lembaran negara undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. karena sejak awal januari 1950, makin banyak lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang sudah diterbitkan., seperti ada 537 nomor lembaran negara …
Bagi penulis, buku ini adalah produk fisi. Ia lahir di Hiroshima dan dibesarkan di Park Avenue, dan tumbuh menjadi dewasa di sebuah ruangan di rumah Dewan. Ini mewakili produk pemikiran kolektif, penelitian yang cermat, diskusi kelompok, dan pendapat individu. Bom atom mengubah wajah perang dan mengubah jalannya sejarah. Tapi itu bukan satu-satunya instrumen yang diproduksi oleh Perang Dunia II…
"Buku ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi asal-usul, ide, sikap, dan orientasi nasionalisme Arab karena mereka dapat dilihat dalam pemikiran kontemporer tentang subjek tersebut. Masyarakat Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara mendiami konstelasi wilayah yang membentang dari Suriah di utara hingga Sudan di selatan, dan dari Samudra Atlantik di barat hingga Teluk Persia di timur. Sebagian b…
Buku ini membahas tentang demokrasi dan sistem pemerintahan demokrasi sebagai bahan pelajaran dan literatur tambahan dalam memecahkan persoalan di bidang tersebut dalam Bahasa Indonesia.
Buku ini memuat seluruh Peraturan Tata-tertib lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), sejak yang pertama yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat dengan Badan Pekerjanya, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebelum Pemilihan Umum yang kedua tahun 1971 kecuali Peraturan Tata-tertib DPR-RIS.
Dengan membaca buku ini, pembaca akan mengetahui secara mendalam mengenai Lanskap Hindia Belanda yang dikembangkan sendiri dalam Sistem Negara Bagian Baru. Buku ini merupaka sebuah hasil penelitian disertasi yang dibuat untuk mendapatkan gelar dokter dalam program doktoral bidang Hukum di Universitas Rijks, Leiden. Penulisan disertasi ini dibimbing oleh DR. N. VAN WIJK, seorang Rektor dan Guru …
Buku ini berisi tentang cita-cita negara islam indonesia. Buku ini juga menjelaskan tentang dasar-dasar pokok yang azasi mengenai amanah, keadilan, ketuhanan dan kedaulatan rakyat. Buku ini mengungkapkan alasan dan konsep Indonesia dalam wujud negara islam.
Buku ini berisi tentang pertanyaan dan jawaban seputar berbagai persoalan warga negara Indonesia dan Asing, masalah kewarganegaraan dalam bentuk tanya jawab .
Buku Ini merupakan pengembangan dan perubahan dari edisi sebelumnya, pada buku ini akan banyak membahas mengenai awal mula gereja muncul di Amerika, latar belakang budaya agama di Eropa yang masuk ke Amerika, serta beragam peristiwa sejarah yang terkait dengan perkembangan agama di Amerika.
Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.
Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…
Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.