Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 61, Tambahan Lembaran Negara No. 5520, merupakan undang-undang mengenai keinsinyuran. Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, h…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 5512, merupakan undang-undang mengenai perdagangan. Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peratur…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 5493, merupakan undang-undang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Mengingat pelaksanaan pemilihan um…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 5492, merupakan undang-undang mengenai Perindustrian. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 5491, merupakan undang-undang mengenai Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris;penambahan kewajiban, larangan merangka…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 5490, merupakan undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Ak…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 November 2013 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5462, merupakan undang-undang mengenai APBN tahun 2014,pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0%,terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok,Re…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawab…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 September 2013 dalam Lembaran Negara No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 5447, merupakan undang-undang mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2012,berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keua…

Pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

[vi], 170 hlm. : ilus. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.752 PED

Hak asasi perempuan

Berisi ketentuan internasional, seperti deklarasi HAM, konvensi wanita, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan keadilan para perempuan yang mengalami diskriminatif, agar para penegak hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat luas yang mempunyai kedudukan strategis dapat mewujudkan keadilan jender.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 130, Tambahan Lembaran Negara no. 5436, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 131, Tambahan Lembaran Negara no. 5433, merupakan undang-undang mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 133, Tambahan Lembaran Negara no. 5435, merupakan undang-undang mengenai Keantariksaan yang memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kegiatan keantariksaan,penyelenggaraan keantariksaan,pembinaan,bandar antariksa,keamanan dan keselamatan,penanggulangan benda jatuh an…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedok…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 132, Tambahan Lembaran Negara no. 5434, merupakan undang-undang mengenai Pendidikan Kedokteran yang mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedoteran yag mengedepankan kebenaran ilmiah,tanggung jawab,manfaat,kemanusiaan,keseimbangan,kesetaraan,relevansi,afirmasi,dan etika profesi dengan tujua…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perpustakaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 2013 dalam Lembaran Negara No. 108, Tambahan Lembaran Negara no. 5426, merupakan undang-undang mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotte…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 73, Tambahan Lembaran Negara no. 5412, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Rotterdam yang bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan l…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2013 dalam Lembaran Negara No.50, Tambahan Lembaran Negara no. 5406, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendana…

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…