De Indische Zelfbestuderende Landschappen in het Nieuwe Staatsbestel

Dengan membaca buku ini, pembaca akan mengetahui secara mendalam mengenai Lanskap Hindia Belanda yang dikembangkan sendiri dalam Sistem Negara Bagian Baru. Buku ini merupaka sebuah hasil penelitian disertasi yang dibuat untuk mendapatkan gelar dokter dalam program doktoral bidang Hukum di Universitas Rijks, Leiden. Penulisan disertasi ini dibimbing oleh DR. N. VAN WIJK, seorang Rektor dan Guru …

Konsepsi Negara Islam

Buku ini berisi tentang cita-cita negara islam indonesia. Buku ini juga menjelaskan tentang dasar-dasar pokok yang azasi mengenai amanah, keadilan, ketuhanan dan kedaulatan rakyat. Buku ini mengungkapkan alasan dan konsep Indonesia dalam wujud negara islam.

Tanya-Jawab Tentang Kewarganegaraan

Buku ini berisi tentang pertanyaan dan jawaban seputar berbagai persoalan warga negara Indonesia dan Asing, masalah kewarganegaraan dalam bentuk tanya jawab .

The story of religion in America

Buku Ini merupakan pengembangan dan perubahan dari edisi sebelumnya, pada buku ini akan banyak membahas mengenai awal mula gereja muncul di Amerika, latar belakang budaya agama di Eropa yang masuk ke Amerika, serta beragam peristiwa sejarah yang terkait dengan perkembangan agama di Amerika.

Buku Kinerja BAKN Periode 2014-2019

Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.

Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Dae…

Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…

Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakil…

Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.

Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…

IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi kasus empat tahun anggaran …

Permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan ang selalu beruang adalah transaksi antar Ekuitas (TAE) Dimana pemerintah tidak dapat memberikan penje…

Teori & praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-amandemen

Bahasan dalam buku ini mengenai sejarah,tujuan,dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara;perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara;perihal surat kuasa;perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara;perihal sengketa peradilan tata usaha negara;perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal acara pemeriksaan biasa;perihal acara …

Hubungan Keuangan Pusat - Daerah : Elemen-elemen penting hubungan keuangan pu…

Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas, hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Catatan dari senayan menuju konvergensi hukum, ham, dan keamanan nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5931-15-4

Deskripsi Fisik

xii, 268 hal. : ill. ; 21 cm

Judul Seri

Buku ini mengulas sebagai anggota DPR adalah wakil rakyat, meski dipilih dan dicalonkan oleh partai politik. Sebagai wakil rakyat sudah sewajarnya pandangan, saran, sikap politik dalam berbagai kasus,

No. Panggil

328.598 SAN c

Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum

Buku ini menhadirkan penyajian yang tidak hanya mengacu pada teori-teori klasik semata, akan tetapi senantiasa memerhatikan perkembangan dan perubahan terkini dari berbagai negara yang ada di dunia, untuk kemudian menghadirkan telaah terhadap perkembangan-perkembangan tersebut dengan tidak meninggalkan teori-teori klasik, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Buku ini berani menyaj…

Peran sektor keuangan terhadap perekonomian Indonesia

Buku yang berjudul “Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia” ini salah satunya ditunjukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Di samping itu, buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan…

Comparative politics of the Third World

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-58826-166-2

Deskripsi Fisik

xii, 538 hal. ; ill. : 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.3 GRE c

Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia K…

Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran …