Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 556 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.04 PIL

Peraturan perbankan tahun 2009

Memuat lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Bank Indonesia,Lembaga Penjamin Simpanan, Surat Berharga Syariah Negara, Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit.

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Jurnal Informasi Hukum : Kejaksaan, Perindustrian, Penyandang Cacat, Undian, …

Membahas secara umum permasalahan yang ada pada beberapa undang-undang, diantaranya UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 13 Tahun 2003, dll.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha Kecil

UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Bidang Perpajakan

UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Prov…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 229, Tambahan Lembaran Negara no. 5362, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rent…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 227, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pangan. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan P…

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 212, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 183, Tambahan Lembaran Negara no. 5343, merupakan undang-undang yang mengenai Industri Pertahanan. Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 182, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Veteran Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 samp…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2012 dalam Lembaran Negara no. 158, Tambahan Lembaran Negara no. 5336, merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nega…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 153, Tambahan Lembaran Negara no. 53132 merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optio…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 149, Tambahan Lembaran Negara no. 5330, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi A…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor tentang Pengesahan Optional Protocol T…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 148, Tambahan Lembaran Negara no. 5329, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Ahak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum An…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 117, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD, khususnya …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfli…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 116, Tambahan Lembaran Negara no. 5315, merupakan undang-undang yang mengenai Penanganan Konflik Sosial,disini terdapat tiga argumentasi yaitu argumentasi filosofis yaitu jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan NKRI, argumentasi sosiologis adalah tujuan NKRI yaitu melindungi segenap bangsa I…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Intern…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 115, Tambahan Lembaran Negara no. 5269, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluargany…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 April 2012 dalam Lembaran Negara no. 93, Tambahan Lembaran Negara no. 5306, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan ASEAN Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme),dimana seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat pandanga…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan

UU Nomor 8 Tahun 1997