Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

viii, 202 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan negara inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Dissability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabilitas…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, merupakan undang-undang yang membahas tentang Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan dan atau penyelengg…

Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-unda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Informasi peraturan di bidang perbankan Desember 1997

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 89 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kombinasi antara proses politik dan proses hukum. Perdebatan panjang selalu mewarnai alternatif-alternatif gejala sosial yang akan dicantumkan di dalam muatan. Buku ini mengupas prinsip-prinsip merancang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia setelah keluarnya UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta meny…

Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya

Mencipta bukan hal yang mudah dilakukan. Hasil ciptaan bagaimanapun bentuknya, merupakan sesuatu yang perlu dihargai. Sementara itu, agar sesuatu ciptaan tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, sebaiknya dan bahkan seharusnya didaftarkan. Dalam buku ini Gatot Supramono, salah seorang hakim pada sebuah pengadilan tinggi membahas banyak hal tentang hak cipta tersebut antara lain: tinjauan umu…

Analisa dan perbandingan Undang-Undang antimonopoli

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-20-1173-0

Deskripsi Fisik

vi,144 p. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku ini berisi komentar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komentar dimulai dari Pembukaan (Preambul) hingga alinea per alinea, bab per bab, pasal per pasal, maupun ayat per ayat. Komentarnya mengalir begitu hebat, bernas, dan cerdasa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas keilmuan beliau yang berkaitan dengan Hukum Ketatanega…

UUD 1945 Sudah Melihat Jauh ke Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 183 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Setiap Pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yag salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa dipergunakan untuk…

Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

Buku ini menguraikan secara komprehensif berbagai hal mendasar yang berhubungan dengan transportasi di perairan. Uraian diawali dengan pengertian mengenai transportasi di perairan, landasan hukum, dan klasifikasinya. Kemudian mengenai berbagai usaha jasa transportasi di perairan, mulai dari jasa angkutan, bongkar muat, hingga usaha pergudangan (warehousing).

Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia sejak 1942 dan apakah k…

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing menjelaskan secara lengkap tentang sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan sistem politik yang terjadi. Mulai dari sistem peradilan yang digunakan,perbandingan dengan sistem peradilan yang lain, hingga analisis terhadap sistem tersebut.

Hukum perwakafan di Indonesia

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia ketentuan mengenai wakaf telah dituangkan ke dalam sebuah Undang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf yaitu p…

Perseroan terbatas dengan undang-undang pajak perseroan

Edisi

Cet. VII

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 460 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan

Buku ini mendeskripsikan konsep yang terkait dengan perundang-undangan dan menganalisis mengenai dinamika perkembangan hirarki dan jenis serta proses pembentukan undang-undang di Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan sampai saat ini. Adapun hal-hal yang dijabarkan dalam buku ini adalah tentang teori perundang-undangan; pengertian undang-undang, kedudukan undang-undang-undang dalam hirarki norm…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 di 3 provinsi yaitu Bali, Kepualauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebu…

Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2013 di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur,Jawa Timur,dan Sumatera Utara. Undang-undang ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas berbagai gugatan berbagai pihak. Paling tidak ada sebanyak 10 gugatan dan telah mendapatkan amar putuan MK yang sebagian besar dikabulkan dan membatalkan pasal-…

Hukum administrasi pemerintahan daerah: sejarah, asas, kewenangan, dan pengaw…

Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengisi kekosongan akibat dari pasal, memperjelas undang-undang yang dinyatakan mahkamah konstitusi, dan mengharmonisasikan peraturan sebagai akibat dari pasal. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan data akademis dan …