Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.

Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…

IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi kasus empat tahun anggaran …

Permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan ang selalu beruang adalah transaksi antar Ekuitas (TAE) Dimana pemerintah tidak dapat memberikan penje…

Teori & praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-amandemen

Bahasan dalam buku ini mengenai sejarah,tujuan,dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara;perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara;perihal surat kuasa;perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara;perihal sengketa peradilan tata usaha negara;perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal acara pemeriksaan biasa;perihal acara …

Hubungan Keuangan Pusat - Daerah : Elemen-elemen penting hubungan keuangan pu…

Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas, hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Catatan dari senayan menuju konvergensi hukum, ham, dan keamanan nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5931-15-4

Deskripsi Fisik

xii, 268 hal. : ill. ; 21 cm

Judul Seri

Buku ini mengulas sebagai anggota DPR adalah wakil rakyat, meski dipilih dan dicalonkan oleh partai politik. Sebagai wakil rakyat sudah sewajarnya pandangan, saran, sikap politik dalam berbagai kasus,

No. Panggil

328.598 SAN c

Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum

Buku ini menhadirkan penyajian yang tidak hanya mengacu pada teori-teori klasik semata, akan tetapi senantiasa memerhatikan perkembangan dan perubahan terkini dari berbagai negara yang ada di dunia, untuk kemudian menghadirkan telaah terhadap perkembangan-perkembangan tersebut dengan tidak meninggalkan teori-teori klasik, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Buku ini berani menyaj…

Peran sektor keuangan terhadap perekonomian Indonesia

Buku yang berjudul “Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia” ini salah satunya ditunjukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Di samping itu, buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan…

Comparative politics of the Third World

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-58826-166-2

Deskripsi Fisik

xii, 538 hal. ; ill. : 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.3 GRE c

Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia K…

Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran …

Transfer ke daerah dalam APBN

Transfer dana ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer dana perimbangan meliputi transfer dana bagi hasil pajak;bagi hasil sumber daya alam;alokasi umum dan alokasi khusus. Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian meliputi: transf…

Berbagai Perspektif tentang Memorandum kepada Presiden: Suatu Studi Terhadap …

Jatuhnya memorandum DPR RI kepada Presiden K.H. Abdurahman Wahid beberapa waktu lalu dan telah ditindaklanjuti dan di pungkasi dengan pelaksanaan di MPR. Peristiwa itu disadari atau tidak telah menguras enerji seluruh bangsa dengan mengorbankan berbagai kepentingan yang seharusnya dapat di laksanakan, peristiwa ini menyebabkan bergejolaknya terkontaminasi politik tingkat tinggi para elit politik.

Dimensi APBN Di Masa Krisis

Buku ini terdiri dari 6 bab diantaranya membahas tentang Dampak kebijakan moneter dan perbankan terhadap APBN dalam kondisi krisis ekonomi, Defisit anggaran dalam masa krisis ekonomi dan implikasi kebijakan, Analisa kinerja usaha negara dan pengaruhnya terhadap APBN masa krisis, Pengaruh biaya rekapitulasi perbankan terhadap APBN, Mengkaji beban pengeluaran rutin terhadap APBN, dan Peranan kont…

Proyek Perubahan Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Sekretariat…

Pada setiap instansi pemerintah pasti memiliki barang yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dari pengadaan barang dan jasa yang telah dianggarkan melalu DIPA Kementerian/Lembaga maupun barang lain yang diperoleh dari hibah atau pemindahtanganan. Dengan bertambahnya setiap tahun akan menambah k…

BPK dalam sistem ketatanegaraan

Badan Pemeriksa keuangan dalam sistem ketatanegaraan di dalam uraian lengkap tentang BPK, baik sejarah, dasar hukum, kedudukan dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana BPK melaksanakan tugas tugasnya

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan

Buku ini berisi tentang Lembaga Negara BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) baik sejarah, dasar hukum, maupun kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana BPK melaksanakan tugas tugasnya.

APBN konstitusional : prinsip dan pilihan kebijakan

APBN Konstitusional adalah APBN yang terstruktur dan proses penyusunannya dilakukan dengan berpedoman pada sejumlah prinsip atau asas yang dirumuskan berdasarkan amanat UUD 1945. Buku ini merangkum berbagai aspek dan segi dari manata UUD 1945 secara langsung dan tidak langsung yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam merumuskan prinsip dan asas penyusunan APBN Konstitusional.

Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia

Berbicara tentang hukum parpol dan pemilu tentu berbeda dengan berbicara tentang pemilu. Bicara pemilu itu berbicara berbagai dimensi keilmuan, namun hukum parpol dan pemilu berbicara tentang pemilu dari perspektif hukum. Substansi Hukum Parpol dan Pemilu merupakan substansi hukum yang bersifat ekstra yuridis, karena di dalamnya bukan hanya membahas apa itu pemilu, sejarah pemilu saja, tetapi h…

Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Edisi kedua buku ini mengangkat tema tindak pidana korupsi dan menggunakannya untuk menjelaskan perhitungan kerugian keuangan negara yang beragam, dan bukan seragam (atau baku). Kasus-kasus para pihak di Pengadilan (seperti dijelaskan dalam dalil-dalil Prof. M. Trapman: Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa) bahkan dokter rumah sakit (kasus obstruction of justice) dan beberapa akuntan BPK (da…

Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Keuangan negara merupakan elemen yang paling esensial dalam pelaksanaan bernegara. Salah satu persoalan pokok Negara Hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Salah satu kewenangan dimaksud adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan, aspek yang vital untuk pembangunan suatu bangsa. Kewenangan tersebut harus dilakukan pengawasan (control).