Perlindungan Hak Rakyat Atas Air Dari Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 t…

Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka ruang privatisasi terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumber daya air tidak meliputi suatu wilayah sungai.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Ked…

Undang-undang ini dsahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310. Undang-undang ini mengatur susunan MPR/DPR/DPD/DPRD, susunan keanggotaan, pimpinan dan peran pimpinan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pergantian antar waktu dari masing-masing anggota MPR/DPR/DPD/DPRD

Peraturan pembayaran gaji, uang lembur, uang makan, perjalanan dinas, dan pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791402316

Deskripsi Fisik

vi, 648 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2005-2007 edisi lengkap Buku I

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 900 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesia Journal of Legislation: Menyongsong pe…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 4 Desember 2012 membahas topik Pemilu 2014. Berisi artikel-artikel ilmiah: Partai politk dan demokrasi Indonesia menyongsong pemilihan umum 2014 oleh Munafrizal Manan; Pemilihan Umum tahun 2014: Pemilih rasional dan pemilih irrasional oleh Andi Subri; Kewajiban verifikasi parpol pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 oleh Mualimin Abdi, dan a…

Jurnal legislasi Indonesia = Indonesian Journal of legislation: Otoritas jasa…

Jurnal legislasi Indonesia vol. 9 No. 3 - Oktober 2012 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang otoritas jasa keuangan; Antara lain: Pembentukan dan kewenangan otoritas jasa keuangan oleh Wisnu Indaryanto; Konsepsi dan transformasi otritas jasa keuangan oleh Zulkarnain Sitompul; Independensi otoritas jasa keuangan dalam perspeksif Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa…

Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Penghitungan pemotongan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxvi, 904 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R.336.2 PER

Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 448 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 556 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan perbankan tahun 2009

Memuat lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Bank Indonesia,Lembaga Penjamin Simpanan, Surat Berharga Syariah Negara, Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 206 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.6 UND

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Jurnal Informasi Hukum : Kejaksaan, Perindustrian, Penyandang Cacat, Undian, …

Membahas secara umum permasalahan yang ada pada beberapa undang-undang, diantaranya UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 13 Tahun 2003, dll.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha Kecil

UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Bidang Perpajakan

UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 228, Tambahan Lembaran Negara no. 5361, merupakan undang-undang yang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbugan ekonomi Indonesia dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sekit…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Prov…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 229, Tambahan Lembaran Negara no. 5362, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rent…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 227, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pangan. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan P…

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 212, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 183, Tambahan Lembaran Negara no. 5343, merupakan undang-undang yang mengenai Industri Pertahanan. Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, …