Judul asli : nidhamul hukmi fil Islam-1963
Buku ini membuktikan PDI Perjuanagn (partai Nasionalis) mengakomodasi aspirasi umat islam di Indonesia, khususnya setelah terbentuknya organisasi sayap partai (Bamusi). Akomodasi ini menunjukkan perubahan sikap politik PDI Perjuangan yang selama ini diidentikkan dengan partai yang jauh dari program dan kegiatan keislaman.
Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilacak dari dinamika konstitusi yang berlaku yang ternyata tidak menghasilkan sistem politik demokrasi yang berkesinambungan. Buku yang bertajuk "PARTAI POLITIK DALAM PERKEMBANGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" ini disajikan dengan maksud untuk merekam perkembangan partai politik di Indonesia dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama dari aspe…
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan banyak pemula ketika pertama kali mempelajari politik konstitusional. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendekatan historis; perbandingan politik konstitusi; dan nasionalisme dan internasionalisme.
Buku Legislator Menuai Kritik yang ada di hadapan anda merupakan kumpulan esai-esai politik yang saya tulis sejak tahun 2001-2002 yang dimuat di berbagai media massa daerah. Buku i ini secara komprehensif menggambarkan tentang peristiwa politik lokal sejak otonomi daerah. Yang tak kalah penting adalah menggambarkan kritik-kritik publik terhadap gelagat para wakil rakyat (legislator) yang masuk …
Dalam buku ini menemukan suatu kecenderungan bahwa memperkuat kekuasaan presiden dengan mekanisme checks and balance yang ketat antarlembaga negara akan berimbas pada kemajuan negara, sebagaimana yang dialami oleh mayoritas dari delapan negara yang diperbandingkan. Oleh karenanya, perubahan UUD 1945 yangtelah berhasil menempatkan Presiden secara proposional harus didukung. Buku ini menawarkan c…
Buku ini membeberkan perihal dinamika partai politik di Indonesia. Terutama terkait sengketa antarkader di internal parpol. Perpecahan yang berlarut, nyaris tak ada ujung. Di situlah kemudian dibutuhkan peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebagai juru damai, guna menyatukan kembali perahu partai yang terbelah. Peran ini, tentu, bukan sebagai bentuk intervensi, tapi sebuah…