Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perset…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.60 Tambahan Lembaran Negara No. 5866, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan. Materi muatan dalam Persetujuan antara lain: 1. Lingkup kerja sama; 2. Pem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nota …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.59 Tambahan Lembaran Negara No. 5865, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Materi muatan antara lain:1. Lingkup kerja sam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Standardisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri
Penelitian ini mengambil contoh praktik-praktik terbaik di beberapa pengadilan negeri ini dilaksanakan melalu dua tahap. Tahap pertama adalah memetakan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri. Tahap kedua adalah perumusan rekomendasi pembenahan, yaitu melalui rancangan standar nasional dan kertas kebijakan perubahan surat keputusan bersama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027069671
- Deskripsi Fisik
- 230 hal. : ilus. ; 25 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.0946 STA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2016 dalam Lembaran Negara No.9 Tambahan Lembaran Negara No. 5835, merupakan undang-undang Tentang Penjaminan. lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengaturan mengenai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 416 hlm.:il.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 402 hlm.:il.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 644 hlm.:il.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Karya ilmiah untuk ditujukan untuk menambah khazanah informasi hukum di bidang Hukum Tata Negara berkenaan dengan amandemen. Perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan ini tentunya memperngaruhi pendistribusian kewenangan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8104-71-8
- Deskripsi Fisik
- x, 136 hlm.:il.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.03 ARI h
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 dalam Lembaran Negara No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 5589, merupakan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 5669, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Peme…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perse…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5672, merupakan undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di Bi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perja…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perset…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Perat…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2015 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5661, merupakan undang-undang Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 September 2009, Peraturan Pemerin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Panduan Proses Legislasi DPR RI
Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-9569-40-7
- Deskripsi Fisik
- x, 50 hlm. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.373 AUL p
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kec…
undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah & undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 328 hal, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegaha…
Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-9285-00-0
- Deskripsi Fisik
- xi, 1128 hlm. : il. ; 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidika…
Undang-undang ini memuat tentang sistem pendidikan nasional yang meliputi hak dan kewajiban, peserta didik, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, wajib belajar, standar nasional pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan pengelolaan pendidikan dan lain-lain
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 138 hlm.; ilus, 21,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah