Koning en Minister

Masalah hubungan antara Raja dan Menteri dapat dipertimbangkan dalam banyak hal, seperti sejarah, politik, yuridis, dll. Masing-masing sudut pandang ini sepenuhnya dapat dibenarkan dan memiliki kepentingannya sendiri; hanya satu yang harus menghindari pencampuran sisi masalah yang berbeda dan misalnya tidak melibatkan hubungan politik dalam pertimbangan konstitusional. Ketika Dewan Departemen m…

Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen : Tweede Gedeelte

Sejak edisi pertama (1909) buku ini, banyak bermunculan keputusan baru tentang pemerintahan otonomi Pribumi seperti, pertanyaan penting masih menunggu pada saat untuk diselesaikan, sehingga edisi baru, dari buku yang sama perlu ditambah, direvisi dan ditingkatkan. Edisi Kedua ini, seperti yang pertama, terdiri dari tiga bagian, yaitu kontrak politik yang rinci, deklarasi singkat, dan penerapan …

Uitgave der Commissie voor De Volkslectuur Serie No. 286

Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…

Staatkundige Opstellen

"Dalam enam esai berikut, penulis telah berusaha untuk menyajikan pendapat dan pandangan saya tentang sifat dan perkembangan monarki konstitusional, khususnya dengan pandangan ke tanah air penulis (Belanda). Pembaca, bagaimanapun, tidak mengharapkan adanya diskusi tentang pertanyaan hukum atau filosofis di sini. Bukan penafsiran ketentuan hukum konstitusional yang berada di latar depan di benak…

Bestuur en Bestel in Indië

"Dalam buku ini dijelaskan tentang penguasaan dan perintah di Hindia Belanda. Buku ini ditujukkan kepada orang Belanda yang tidak mengenal Hindia Belanda dari pandangan mereka sendiri. Beberapa pemahaman tentang pekerjaan petugas administrasi di pedalaman Jawa dan daerah luar, seperti yang dilakukan oleh Jepang sampai pendudukan Hindia Belanda. Masih harus dilihat tugas apa yang akan diberikan …

Sandipala 12

Sandipala merupakan Karya yang memau essay-essay kritik terhadap pemerintahan dan atau kebijakan yang juga berisi semangat progresif tentang pembangunan nasional yang diterbitkan sebulan sekali oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BAKIN). Karya edisi 12 ini memuat topik diantaranya Demokrasi Pancasila dan Sistem Oposisi, Tata Ekonomi Internasional Baru, Hak Asasi Manusia dan Kasetara…

Traité de Science PolitiqueTome I Le Pouvoir Politique

Buku ini merupakan volume pertama dari seri buku Traité de Science Politique yang ditulis oleh Burdeau. Buku ini memilih judul yang cukup spektakuler pada masa itu dengan tujuan untuk membuat suatu cara baru dalam menjelaskan politik sebagai sebuah bidang ilmu. Volume pertama buku ini membahas tentang kekuatan-kekuatan politik. Penulis berusaha untuk menjelaskan kekuatan politik dari konsep yu…

Traité de Science Politique Tome II L'État

Buku ini merupakan volume kedua dari seri buku Traité de Science Politique yang ditulis oleh Burdeau. Sebagai lanjutan dari volume pertamanya, buku ini membahas tentang negara secara lebih dalam daripada apa yang telah disampaikan pada volume pertama. Buku ini membahas tentang instrumen negara dalam politik mulai dari proses pembentukan sebuah negara, jenis-jenis negara, kekuatan politik yang …

Traité de Science Politique Tome III Le Statut du Pouvoir dans L'État

Buku ini merupakan volume ketiga dari seri buku Traité de Science Politique yang ditulis oleh Burdeau. Sebagai lanjutan dari volume kedua yang telah memberikan kekayaan pengetahuan pembacanya tentang institusi negara dan kekuatan politik yang menyusunnya, buku volume ketiga ini bertema besar status kekuatan politik dalam negara. Buku ini memuat informasi tentang teori-teori konstitusi pada bag…

Traité de Science Politique Tome IV Les Régimes Politiques

Buku ini merupakan volume keempat dari seri buku Traité de Science Politique yang ditulis oleh Burdeau. Melanjutkan penjelasan tentang status kekuasaan dalam negara mulai dari kerangka teoretis hingga contoh penerapannya, buku volume keempat ini bertopik rezim-rezim politik yang ada di dunia. Topik ini menjadi penting dan relevan untuk dibahas karena pemerintah, dalam arti luas, merupakan impl…

Droit Constitutionnel et Institutions Politiques

Buku ini ditulis oleh Maurice Duverger yang merupakan pengajar di Fakultas Hukum Bordeaux dan juga Paris. Tujuan utama penulisan buku ini bersifat sosiologis. Buku ini menyajikan konsep dari negara dan pemerintahan, analisis dari fakta-fakta yang terjadi secara langsung dan dialami oleh warga negara. Dengan metode analisis fakta ini, penulis berusaha untuk mencari tahu secara gamblang tentang d…

L'Après-Guerre Commentaires d'un Français

Buku ini berisi pengamatan pribadi dari penulis, Riou, yang pada waktu itu membuat catatan dalam jangka waktu 1917-1921. Catatan yang dibuat pada masa perang hingga pascaperang di Prancis tersebut ditujukan untuk mengamati posisi Prancis di dunia internasional pada masa tersebut. Penulis berpandangan bahwa sebagai warga negara, ia memang berkewajiban untuk mengikuti apa yang diinginkan Prancis.…

La Réforme Parlementaire

Buku ini berisi tentang perubahan arah politik di Prancis pada tahun 1902. Pada masa itu, terdapat pemilu legislatif di Prancis yang dimenangkan oleh dominasi partai politik kiri di kursi parlemen setelah kemunculan ketidakstabilan politik di Prancis. Buku yang ditulis oleh Benoist ini berusaha untuk menjelaskan bahwa pada saat itu Prancis sedang berusaha untuk memperbaiki sistem parlementer ya…

De Burgemeester Hulp-Officier van Justitie: Zevende Druk

Buku mengupas tuntas tentang asisten jaksa penuntut umum walikota. Buku cetakan ketujuh yang sekarang tersedia bagi pembaca sudah memiliki sejarah yang relatif panjang. Cetakan pertama ditulis oleh Pengadilan Subdistrik di Den Haag, Tn. L. J. Greeve pada tahun 1855. Dia juga menangani cetakan kedua dan ketiga. Cetakan keempat dan kelima diedit oleh W. E. T. M. van der Does de Willebois, yang ke…

Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.91 AMI i

The President, Congress, and Legislation

Arus komentar yang tak henti-hentinya yang dipicu Kongres melengkapi fasihnya dengan tempat vital yang ditempatinya dalam kehidupan nasional. Sebagian besar diskusi bersifat kritis, ini wajar, dan hakikatnya tak terhindarkan. Kongres menarik perhatian terbesar ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan eksekutif. Ketika Presiden menemukan Kongres dalam suasana yang reseptif, program legi…

Uitgave der Commissie voor De Volkslectuur Serie No. 286

Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…

Parliamentary Government in France: Revolutionary Origins, 1789-1791

Sekitar tiga puluh lima tahun yang lalu pada waktu buku ini ditulis, penulis tertarik pada pemerintahan dan politik Prancis, dan mulai mempelajarinya. Hasilnya adalah serangkaian beberapa buku, dan sejumlah besar artikel. Peningkatan penekanan ditempatkan pada sistem parlementer Prancis, terutama pada rezim yang sebagian besar pribumi yang dikembangkan selama Republik Ketiga. Rencana penulis ad…

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1978-1983

Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…

Sepuluh Undang-undang 1999

Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.