Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawab…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 September 2013 dalam Lembaran Negara No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 5447, merupakan undang-undang mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2012,berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keua…

Pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

[vi], 170 hlm. : ilus. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.752 PED

Hak asasi perempuan

Berisi ketentuan internasional, seperti deklarasi HAM, konvensi wanita, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan keadilan para perempuan yang mengalami diskriminatif, agar para penegak hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat luas yang mempunyai kedudukan strategis dapat mewujudkan keadilan jender.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 130, Tambahan Lembaran Negara no. 5436, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 131, Tambahan Lembaran Negara no. 5433, merupakan undang-undang mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 133, Tambahan Lembaran Negara no. 5435, merupakan undang-undang mengenai Keantariksaan yang memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kegiatan keantariksaan,penyelenggaraan keantariksaan,pembinaan,bandar antariksa,keamanan dan keselamatan,penanggulangan benda jatuh an…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedok…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 132, Tambahan Lembaran Negara no. 5434, merupakan undang-undang mengenai Pendidikan Kedokteran yang mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedoteran yag mengedepankan kebenaran ilmiah,tanggung jawab,manfaat,kemanusiaan,keseimbangan,kesetaraan,relevansi,afirmasi,dan etika profesi dengan tujua…

Himpunan peraturan perundang-undangan telematika

Peraturan perundang-undangan yang disajikan antara lain tentang telekomunikasi,pengesahan konvensi telekomunikasi internasional,ketentuan pokok kearsipan,dokumen perusahaan,Serah simpan karya cetak dan karya rekam,penyiaran, pers, dan perfilman.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perpustakaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomo…

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 2013 dalam Lembaran Negara No. 108, Tambahan Lembaran Negara no. 5426, merupakan undang-undang mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotte…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 73, Tambahan Lembaran Negara no. 5412, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Rotterdam yang bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan l…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2013 dalam Lembaran Negara No.50, Tambahan Lembaran Negara no. 5406, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendana…

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…

Perlindungan Hak Rakyat Atas Air Dari Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 t…

Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka ruang privatisasi terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumber daya air tidak meliputi suatu wilayah sungai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun A…

Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jaba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 272 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

216 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Ked…

Undang-undang ini dsahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310. Undang-undang ini mengatur susunan MPR/DPR/DPD/DPRD, susunan keanggotaan, pimpinan dan peran pimpinan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pergantian antar waktu dari masing-masing anggota MPR/DPR/DPD/DPRD