Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5672, merupakan undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di Bi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil k…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2015 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5661, merupakan undang-undang Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 September 2009, Peraturan Pemerin…
Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…
undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah & undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …
Undang-undang ini memuat tentang sistem pendidikan nasional yang meliputi hak dan kewajiban, peserta didik, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, wajib belajar, standar nasional pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan pengelolaan pendidikan dan lain-lain
Berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dapat berjalan dengan lancar.
Buku ini memuat Undang Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 dan dilengkapi dengan Ketentuan-ketentuan Khusus Acara Pidana
Anotasi UU KIP ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ICEL dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Mengingat masih lemahnya pendokumentasian hukum di negara kita saat ini. Anotasi UU KIP ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan UU KIP.
Undang-undang ini dimaksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukumkepada para pihak yang berkepentingan
Berisi Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya, undang -undang Bangunan Gedung, Undang-undang Larangan Praktek MOnopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kepetusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Undang-undang ini disahkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1954 dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara nomor 154, Tambahan Lembaran Negara nomor 740. Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea. Dalam undang-undang ditetapkan, bahwa …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 115. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Vb (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 111. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Dalam Negeri Bagian III terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun…