Prediksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 untuk RAPBN TA.2017 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi. Prediksi ini disusun oleh Tim Penyusun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dari Pusat Kajian Anggaran Negara Badan Keahlian DPR RI.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 5669, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Peme…
Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyususnan APBN, maka perkiraan proyeksi asumsi dasar ekonomi harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh karena itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang.
Disampaikan kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong pada tanggal 8 Djuli 1963
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1991/1992 rapat ke 26-29 membicarakan tentang penyampaian pokok-pokok pikiran komisi APBN atas ruu tentang APBN 1992/1993 serta nota keuangannya dan laporan hasil rapat kerja/pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah mengenai RAPBN 1992/1993; dan pembicaraan tk.IV/pembicaraan keputusan atas RUU tentang usaha peras…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 259, Tambahan Lembaran Negara No. 5593, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, d…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 247, Tambahan Lembaran Negara No. 5590, merupakan undang-undang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2013, yang mencakup unsur…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 142, Tambahan Lembaran Negara No. 5547, merupakan undang-undang mengenai perubahan UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN 2014. Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dal…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 November 2013 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5462, merupakan undang-undang mengenai APBN tahun 2014,pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0%,terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok,Re…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 September 2013 dalam Lembaran Negara No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 5447, merupakan undang-undang mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2012,berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keua…
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1993/1994 rapat ke 14-15 membicarakan tentang penyampaian pokok-pokok pikiran komisi APBN atas RUU tentang APBN tahun anggaran 1994/1995 serta nota keuangan dan laporan hasil rapat kerja dengan pemerintah mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 1994/1995. dan membicarakan pengesahan pembentukan pansus repelita VI. …
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1990/1991 rapat ke 27-30 membahas tentang usulan pernyataan pendapat Drs. Theo L.Sambuaga dkk mengenai perang teluk, dan membicarakan pembicaraan tingkat IV/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN 1991/1992 serta nota keuangan serta laporan BKSAP tentang delegasi muhibah DPR RI ke Australia dan laporan BKSAP t…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 2013 dalam Lembaran Negara No. 108, Tambahan Lembaran Negara no. 5426, merupakan undang-undang mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
Tulisan ini mencakup mekanisme penyusunan APBN, kebijakan moneter, kebijakan fiscal, kebijakan perdagangan luar negeri, masalah utang luar negeri dan lainnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) memiliki peran yang sangat strategis bagi kinerja perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya melalui tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Buku ini menyajikan gambaran secara menyeluruh mengenai proses penyusunan APBN, mulai dari penyusunan resource envelope,pagu indikatif,RAPBN, samapi dengan pen…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 228, Tambahan Lembaran Negara no. 5361, merupakan undang-undang yang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbugan ekonomi Indonesia dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sekit…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 178, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2012 dalam Lembaran Negara no. 87, Tambahan Lembaran Negara no. 5303, merupakan undang-undang yang mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 September 1963 dalam Lembaran Negara No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara No. ---- merupakan undang-undang tentang Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.M. dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964, bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 perlu ditetapka…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 September 1963 dalam Lembaran Negara No. 92 dan Tambahan Lembaran Negara No. ---- merupakan undang-undang tentang Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk Tahun 1963, bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 perlu dit…