Parlimentary costs (1864)

Edisi

kedua

ISBN/ISSN

1437081002

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 WEB p

Reviu rencana kerja anggaran: pemerintahan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-446-919-1

Deskripsi Fisik

ix, 238 hal. ; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 DAD r

Kajian belanja modal pada kabupaten/kota provinsi Jawa Barat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,103 hlm. :ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332 KAJ

Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK

DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerintah daerah). Dalam melakukan fungsi ke-3, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah daerah terutama LKPJ, APBD/LKPD AUDITED, serta TLHP BPK. Buku ini akan mem…

Vaststelling en Verantwoording van de Indische Begrooting 1814-1932

Jika diterjemahkan secara bebas kedalam bahasa Indonesia, buku ini berjudul "Pembentukan dan Akuntabilitas Anggaran Hindia 1814-1932". Sesuai dengan judulnya, pembaca akan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan Pembentukan dan Akuntabilitas Anggaran suatu negara. Buku ini merupakan sebuah hasil penelitian disertasi yang dibuat untuk mendapatkan gelar doktor dalam program doktoral bidang Hukum …

Het Bezuinigingsontwerp

"Buku ini membahas tentang rancangan pemotongan anggaran pemerintah. Dalam memorandum penjelasan milik RUU untuk mengurangi pengeluaran publik disebutkan bahwa dalam bab “Pertahanan” APBN sejumlah ƒ 5.500.000 harus dipotong. Pemotongan tersebut di samping penghematan yang berlaku untuk semua bab berdasarkan penurunan gaji dan biaya pensiun. Sekarang pengurangan pengeluaran di setiap bida…

Perbendaharaan Negara Indonesia

Buku perbendaharaan negara Indonesia diterbitkan sebagai buku pedoman tentang perbendaharaan dalam bahasa Indonesia. Pedoman ini ditujukan bagi para pelajar, para pengajar, dan para pegawai di lingkungan pemerintahan. Buku ini berisikan asas-asas hukum tentang perbendaharaan negara, peraturan hukum tata negara, undang-undang yang mengatur keuangan negara, penyusunan anggaran negara, pengelolaan…

De Begrooting van de Republik Indonesia

Buku berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanda dibahas, mulai dari pengertian, posisi dalam konstitusi degara, hukum yang mengatur, siapa pihak yang terlibat dan bertanggungjawab, Sistem perhitungan, Penyederhanaan, hingga dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran proses penganggaran juga dicantumkan dala…

Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana yang diberikan harus digu…

Pro Poor Budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan Singkat Atas Beberapa …

Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang terbagi dalam 4 klaster program penanggulangan kemiskinan antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas dan Jampersal, Progra…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI

Buku pedoman ini memuat Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI; Hubungan Tata Kerja dalam Pengelolaan Anggaran DPR RI; Siklus dan Mekanisme Anggaran DPR RI. Buku ini berisikan penjelasan secara teknis mengenai mekanisme penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran; pelaporan dan pengawasan termasuk format yang digunakan dalam penyusunan anggaran dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-un…

Arah kebijakan umum pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2013 ini disusun dengan menggunakan sistematika 6(enam) nomenklatur program DPR RI yaitu: Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran, Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Program Penguatan Kelembagaan, Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. …

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…