Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 yang diterbitkan oleh pemerintah RI

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI tahun 1971/1972 rapat ke 6 s/d 13…

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1971/1972 rapat ke 6 s/d 13 dengan acara pembicaraan pidato Presiden RI/keterangan Pemerintah tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1972/1973. Laporan dan pengesahan peraturan tata tertib. pembentukan dan pengesahan badan IIPO (Indonesian Inter Parliamentary Organization). Dan laporan panitia chusus MII dan pengambila…

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI tahun 1970/1971 rapat ke 21 s/d 2…

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1970/1971 rapat ke 21 s/d 28 membicarakan tentang amanat presiden RI sebagai pengantar nota keuangan dan RAPBN tahun 1970/1971.

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1990/1991 rapat …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1990/1991 rapat ke 22 membahas tentang pembicaraan tingkat II / pemandangan umum para anggota atas RUU tentang APBN 1991/1992 dan nota keuangan.

Risalah rapat DPR RI tahun 1987/1988 rapat ke-21 tentang APBN tahun anggaran …

Risalah rapat DPR RI masa persidangan III tahun 1987/1988 rapat ke-21 membahas tentang pembicaraan tingkat IV pengambilan keputusan atas ruu tentang APBN tahun anggaran 1988/1989

Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan Anggara…

Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun A…

Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8722-06-3

Deskripsi Fisik

viii, 227 hlm. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pertnggungjawaba…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4794 merupakan undang-undang yang dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pen…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 6 November 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778 merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 22 September 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4767 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, dimana telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh p…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaba…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 4964 merupakan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran APBN Tahun 2006, Neraca Pemerintah Pusat p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Un…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawab…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 130, tambahan lembaran Negara nomor 4442, merupakan undang-undang untukPenyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan untuk membiayainya. Dalam mewujudkan tujuan bernegara, meskipun banyak k…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 75. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955*). Pengeluaran dan penerimaan dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1955 mengenai Pemerintahan Agung dan Badan-ba…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Undang-Undang te…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 129, tambahan lembaran Negara nomor 4441, merupakan undang-undang untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Angggaran 2004, sebagai piranti kebijakan fiscal,mengacu kepada arah kebijakan yang digariskan dalam sistem Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahu…