Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah

Dalam era desentralisasi fiskal, dengan keterbatasan keuangan daerah, maka peranan investasi, baik asing maupun dalam negeri memegang peranan penting, disamping perbankan di daerah amat penting. Tetapi kenyataan jumlah bank belum mendukung bagi akselerasi pembangunan. Bank-bank di daerah harus diarahkan untuk pengembangan proyek maupun perusahaan nasabahnya, bukan hanya berfungsi sebagai pember…

Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah : Perspektif Teori Otonomi dan Desen…

Kewenangan Organ dan Lembaga daerah dalam sistem pemerintah daerah sangat vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dianalisis dari karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah. Karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah selain memiliki makna yuridis, juga memiliki makna filosofis dalam konteks falsafah bang…

Naskah akademik: Kajian akademis pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat …

Kajian ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan bagi rencana pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat. Pembentukan kabupaten baru ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sektor pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dan diharapkan kinerja kabupaten induk dan calon kabupaten menjadi efektif. Atas dasar inilah rencana pem…

Naskah akademik: Penyusunan dokumen kajian calon Kabupaten Admi Korbai Provin…

Kajian ini untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Persyaratan teknis tersebut meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan …

Naskah akademik: Naskah kajian akademik Pembentukan Kabupaten Maibrat Sau di …

Kajian ini memuat hasil analisis komprehensif yang meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial budaya yang dilakukan di wilayah calon kabupaten Maibrat Sau, yang terdiri dari 6 (enam) distrik, yakni Distrik Ayamaru, Ayamaru Utara, Ayamaru Timur, Aitinyo, Aitinyo Utara dan Aitinyo Barat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bagian …

Naskah akademik: Naskah kajian akademik pembentukan Kabupaten Malamoi Provins…

Kajian ini memuat gambaran umum dan analisis hukum dan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya yang dilakukan di wilayah calon Kabupaten Malamoi. Naskah ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan pembahasan dan menformulasikan kebijakan yang nyata bagi legalitas k…

Naskah akademik: Kajian daerah tentang rencana pembentukan Kabupaten Muyu pem…

Kajian ini untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengusulan pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel. Kajian ini juga untuk menjangkau aspek pembangunan lokal yang lebih luas dan menjadikan pembentukan daerah baru sebagai salah satu opsi. Boven Digoel dan bakal kabupaten baru memiliki makna yang strategis dalam konteks kepentingan nasional. Oleh karena i…

Naskah akademik: Analisis pemilihan lokasi ibukota calon Kabupaten Puncak Tri…

Distrik Kuyawage adalah distrik yang cukup luas maka dengan perencanaan besar ke depan diharapkan menjadi ibukota yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat calon Kabupaten Puncak Trikora sehingga persaingan ekonomi dan keuangan dapat dijalankan sesuai peranannya. Distrik Kuyawage adalah lokasi yang terbaik untuk menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan yang akunbilitasnya terjangkau.

Naskah akademik: Kajian kelayakan pembentukan Kabupaten Yalimek pemekaran Kab…

Kajian ini untuk mengetahui kelayakan suatu daerah yang akan dibentuk untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom. Pengkajian awal ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo (induk) untuk calon Kabupaten Yalimek guna memenuhi per…

Naskah akademik: Kajian daerah pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare

Kajian ini merupakan laporan akhir mengenai kajian daerah pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare, sebagai bagian dari studi kelayakan dalam pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare sebagai wilayah yang dimekarkan di Kabupaten Waropen. Selain itu kajian ini dimaksudkan pula untuk mengetahui gambaran perencanaan yang obyektif sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam melakukan pelaksanaan otonomi dae…

Naskah akademik: Kajian Pembentukan Kabupaten Yahukimo Utara

Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua dengan kondisi geografis yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi namun memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Era pemekaran wilayah yang saat ini sedang trend adalah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam rangka mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat dapat menjadi tuan di d…

Naskah akademik: Kajian daerah tentang rencana pembentukan Kabupaten Muyu pem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 164 hal. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Akademik: Kajian Pemekaran Provinsi Sumatera Utara

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyel…

Naskah Akademik: Kajian Daerah Syarat Teknis Pembentukan Provinsi Pulau Sumba…

Kajian daerah ini untuk mengetahui (1) perbandingan skor syarat teknis antara calon Provinsi Pulau Sumbawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2) perbandingan skor syarat teknis antara calon Provinsi Pulau Sumbawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, (3) perbandingan skor syarat teknis antara Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok dengan Provinsi Nusa Ten…

Naskah Akademik: Naskah Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Naskah Kajian Akademik pembentukan Provinsi Papua Selatan memuat hasil analisis komprehensif yang meliputi bidang peraturan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial budaya yang dilakukan oleh Tim Kajian Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Universitas Cendrawasih di wilayah Papua Selatan, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yakni kabupaten Mer…

Naskah Akademik: Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari Kabupaten/Kota baik yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi induk maupun di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya. Observasi juga dilakukan oleh tim peneliti ke lima Kabupaten yang ada di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya yaitu, Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kabupaten Sanggau untuk melih…

Naskah Akademik: Kajian Awal Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (B-M…

Naskah akademik pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya memuat hasil analisis komprehensif dalam rangka memenuhi aspirasi dan usulan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kelengkapan berkas usulan terlampir yang disajikan oleh panitia pembentukan Provinsi Bo…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Studi Penentuan Ibukota Kabupaten Raja Ampat U…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Kajian Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selata…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Pengkajian Pemekaran Kabupaten Teluk Bintuni D…

Kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai persyaratan teknis, yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan wilayah calon Kabupaten Moskona untuk menjadi suatu daerah otonom. Kajian ini dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan metode studi dokumen. Sumber data adalah berbagai instansi yang ada di tingkat pusat maupun daerah, seperti Badan Pusat Statistik di Jakarta maupu…